Jakarta, BIZNEWS.ID - Ketahanan pangan dan penyediaan nutrisi bagi seluruh masyarakat Indonesia merupakan isu yang akan terus menjadi perhatian pemerintah. terlebih di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada acara Ministerial Roundtable dengan tema “Financing SDG2:  Addressing Hunger and Malnutrition in The Wake of COVID-19”, yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis (01/04).

Menkeu menyebut bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya menjaga agar 40% masyarakat dalam kondisi ekonomi terbawah tidak mengalami kekurangan nutrisi.

“Jadi bagaimana kita mengatasi masalah ini terlebih dahulu? Kami akan meningkatkan program jaring pengaman sosial secara substansi, tidak hanya dalam hal jumlah yang diterima setiap keluarga miskin tetapi juga memperluas jangkauan penerimanya,” sebut Menkeu.

Menkeu melanjutkan bahwa untuk jangka panjang, Pemerintah juga meluncurkan program Ketahanan Pangan Nasional yang memberi dukungan terhadap pasokan rantai makanan seperti penyediaan peralatan mesin pertanian dan peningkatan produktivitas lahan.

Pada kesempatan itu, Menkeu juga mengatakan pentingnya partisipasi pihak swasta untuk berkontribusi dalam penyediaan anggaran untuk program ketahanan pangan di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah melakukan perbaikan iklim investasi melalui UU Cipta Kerja.

“Oleh karena itu di Indonesia, kami mencanangkan reformasi struktural yang kaitannya dengan kemudahan berusaha melalui UU Cipta Kerja. Dengan itu, saya berharap Indonesia mampu mengatasi masalah pandemi ini, tetapi juga pada saat yang bersamaan mampu berinvestasi dalam jangka panjang baik itu untuk produktivitas maupun pengembangan sumber daya manusia,” tegas Menkeu. Demkian Kemenkeu.go.id