Jakarta, BIZNEWS.ID - Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Jepang, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama jajaran berpartisipasi dalam Joint Conference IMF-JICA yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2023 di Tokyo. Konferensi ini akan menjadi forum bagi para Menteri dan Gubernur Bank Sentral dari negara-negara Asia Pasifik, serta pejabat IMF dan JICA untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan terkini pasca pandemi. Konferensi tersebut akan berfokus pada dua tema utama yaitu "Economic Setbacks from the Pandemic and Fiscal Policies During the Exit Stage" dan "The Role of Fiscal Policy in Addressing Climate Change Challenges and Ensuring a Shift to a More Resilient Economy".

Sebelum mengikuti agenda Joint Conference IMF-JICA, Menkeu Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Jepang, Shun'ichi Suzuki pada Senin (13/02). Pada pertemuan tersebut, Menkeu Sri Mulyani mengapresiasi dukungan Jepang selama Presidensi G20 Indonesia 2022 di tengah tantangan global akibat kondisi geopolitik yang tidak menentu dan pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Pada kesempatan yang sama, Menkeu Suzuki menyampaikan dukungannya terhadap komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim termasuk skema Energy Transition Mechanism dalam rangka mempercepat transisi energi bersih. “Dukungan Jepang terhadap komitmen ini adalah berita yang bagus dan positif”, kata Menkeu, mengingat Presiden Jokowi mendorong konsep ETM di ASEAN Chairmanship and ASEAN+3 Chairmanship Indonesia 2023, dan akan melakukan lebih banyak showcase proyek energi bersih.

Menkeu Suzuki juga menyampaikan dukungannya terhadap Keketuaan Indonesia pada ASEAN dan ASEAN+3 2023 serta mendukung Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM)  untuk lebih fleksibel dalam menopang ketahanan ekonomi dan keuangan regional di tengah bencana internasional dan pandemi. Dalam hal ini, Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa Presiden Jokowi juga mendukung inisiatif Jepang untuk membangun fasilitas CMIM yang baru. Jepang akan mendukung peningkatan kapasitas dan peran AMRO, khususnya untuk ASEAN+3 Finance Process, dengan menjajaki inisiatif baru dan memperkuat tata kelola dan inklusivitas. Mengakhiri pertemuan, Jepang menyatakan terus mendukung Indonesia dalam proses keanggotaan di Financial Action Task Force (FATF) pada Februari  2023 ini.

Sejalan dengan tema Joint Conference IMF-JICA tentang peran kebijakan fiskal dalam mendukung pemulihan ekonomi sekaligus mengatasi  tantangan perubahan iklim, Kementerian Keuangan dalam hal ini diwakili oleh Badan Kebijakan Fiskal, pada tanggal 13 Februari 2023 juga menyelenggarakan kembali dialog kebijakan dengan Kementerian Keuangan Jepang bertajuk Joint Working Group 2023 yang selama pandemi harus dilakukan secara daring. Dialog ini bertujuan untuk membahas situasi ekonomi global saat ini berikut risiko dan peluang yang akan dihadapi oleh kedua negara.

Dalam diskusi yang berkembang, kedua pihak saling berbagi mengenai kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh kedua negara untuk mengatasi situasi ekonomi global penuh tantangan, perkembangan perekonomian dalam negeri, termasuk kebijakan fiskal dan moneter yang diambil guna mengantisipasi situasi global dan melanjutkan reformasi struktural untuk memastikan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan peran kedua negara antara lain juga terwujud dalam kolaborasi yang solid pada pertemuan ASEAN+3 Task Force yang baru saja diselenggarakan pada 2-3 Februari 2023 di Nusa Dua, Bali.

Kerja sama, kolaborasi, dan komunikasi yang erat dan hangat yang terwujud dalam JWG 2023 merupakan bukti komitmen kuat kedua negara untuk terus bekerja sama dalam mengatasi masalah regional dan global. Demikian Kemenkeu.go.id.