Jakarta, BIZNEWS.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar). Didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, acara yang diadakan secara virtual ini diselenggarakan pada Selasa (16-02-2021). Dalam rakor tersebut dibahas beberapa usulan infrastruktur prioritas pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Barat dan Permohonan realisasi janji Presiden terkait Pembangunan infrastruktur di Kota Bogor.

Pemerintah Provinsi Jabar mengusulkan lima pembangunan infastruktur. Pertama, Pengembangan Kawasan Cirebon, Patimban, dan Kertajati. Wilayah ini nantinya akan menjadi Kawasan Metropolitan REBANA seluas 43.913 hektar yang direncanakan menjadi upaya pencegahan terjadinya penyebaran industri yang tidak terkendali, seperti yang terjadi di Bodebek-Karpur (Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Purwarkarta). REBANA akan menjadi pusat kegiatan karena memiliki investasi yang besar. Di titik ini juga akan dilakukan perbaikan ekosistem pesisir dan ketahanan pantai melalui penanaman mangrove, pembangunan prasarana di sentra-sentra pergaraman rakyat di Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, dan lain-lain.

Pelabuhan Patimban sendiri ditargetkan rampung pada tahun 2026-2027 dengan kapasitas sebanyak 7,5 TEUs peti kemas dan daya tampung terminal sebesar 600 ribu mobil _completely build up_ (CBU). Kemudian, Bandara Kertajati akan diusulkan untuk menjadi tempat perawatan pesawat. “Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati adalah vocal point Jabar Utara,” pungkas Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Usulan kedua, pengembangan Jabar Selatan. Mengingat wilayah ini ditinggali oleh 3.771.547 penduduk dengan luas wilayah 10.059 kilometer persegi atau sekitar 28,36 persen dari total luas wilayah Jawa Barat, akan dibangun segmen Jalur Tengah Selatan (JTS) yang meliputi Bagbagan, Kiaradua, Lengkong, Segaranten, Tanggeung, Ciwidey, Pangalengan, Cikajang, Bantar Kalong dan Kerta Rahayu. Panjang jalan ini adalah sekitar 321,26 kilometer.

“Jabar Selatan ini memang perlu lebih banyak intervensi pemerintah. Jalan ini akan bagus sekali untuk tahap awal,” beber Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dalam kesempatan itu.

Menanggapi pernyataan Menteri ATR/BPN, Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa Jabar Selatan perlu menjadi perhatian agar wilayah tersebut memperoleh keadilan infrastruktur dan tidak tertinggal secara akses dan fasilitas dibandingkan wilayah lain di Jabar. “Apalagi Jabar Selatan memiliki potensi pariwisata yang tinggi,” imbuhnya.

Sepakat dengan pernyataan tersebut, Menko Luhut menuturkan, “JTS menjadi sangat kritis menurut saya karena bergerak di enam sektor krusial, yaitu transportasi, pengairan dan irigasi, air minum dan sanitasi, pariwisata dan ekonomi, penanganan bencana, serta kelautan dan perikanan.”

Senada, Gubernur Ridwan menegaskan agar infrastruktur air dapat menempati prioritas utama, yang dilanjutkan dengan transportasi dan keterhubungan

Kemudian, usulan ketiga adalah pengembangan kawasan perkotaan Cekungan Bandung, mulai dari pemulihan daerah aliran sungai (DAS) Citarum, pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kertasari, penanganan sampah tuntas kawasan, pengintegrasian sistem angkutan umum massal perkotaan, pembangunan kawasan metropolitan Bandung Raya, reaktivasi rel kereta api Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati, serta penyediaan Bandung Raya Bus Rapid Transit (BRT).

Keempat, pengembangan wilayah Bodebekpunjur–Karpur (Bogor-Depok-Bekasi-Puncak-Cianjur- Karawang-Purwakarta). Kelima, Pembangunan Infrastruktur di Kota Bogor. Di titik ini akan dilakukan pemulihan DAS Cilamaya, pemulihan DAS Kali Bekasi, Wadu Cibeet di Kabupaten Karawang, Waduk Cijurey di Kabupaten Bogor, serta relokasi longsor Sukajaya. Selain itu, diusulkan pula untuk dilakukan penyediaan sarana transportasi di Kota Bogor.

Khusus mengenai penanggulangan banjir dan longsor di Bodetabek-Punjur, Mendagri Tito Karnavian pun minta ada perhatian khusus. “Diperlukan adanya integrasi hulu, tengah, dan hilir yang melibatkan semua pihak,” tegasnya dalam forum Rakor tersebut.

Oleh karena itu, Mendagri Tito menyebutkan, sebelumnya juga telah dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Penanggulangan Banjir dan Longsor di Kawasan Jabodetabek-Punjur Tahun 2020-2024 pada tanggal 2 Juni 2020 dengan metode electronic sign melalui video conference oleh 6 menteri, 3 gubernur, 4 bupati, dan 5 walikota. Ini menjadi aksi nyata pemerintah pusat dan daerah dalam menyikapi banjir Jabodetabek-Punjur.

Selain permasalahan banjir, isu Bodetabek-Punjur juga menyangkut ketersediaan air baku, sanitasi dan persampahan, permasalahan pesisir dan pulau reklamasi, serta kemacetan.

Gubernur Ridwan mengusulkan agar dalam menjalankan percepatan pembangunan infrastruktur di Jabar dapat diiringi dengan pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati agar dapat melengkapi dan mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jabar.

Sebagai informasi, rakor ini selain dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR/BPN, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur Jawa Barat, dan para Kepala Daerah tingkat II. Demikian maritim.go.id