Jakarta, BIZNEWS.ID - Sejumlah risiko rambatan yang berasal dari kondisi global akan berpotensi mempengaruhi sisi inflasi, cost of fund, dan kinerja perekonomian. Untuk itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) , Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tetap mewaspadai dan memantau serta menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia.

“KSSK akan terus memperkuat koordinasi dan pemantauan bersama termasuk di dalam merumuskan respon kebijakan yang terkoordinasi dan bersinergi di dalam menjaga pemulihan ekonomi nasional di dalam menghadapi gejolak dan dinamika kondisi global yang sangat tinggi,” ungkap Menkeu pada Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2022 secara virtual, Rabu (13/04).

Dari sisi fiskal, APBN terus melanjutkan kinerja positif baik dari sisi pendapatan negara dan belanja negara untuk menopang kebutuhan masyarakat dan mendukung investasi. Realisasi pendapatan negara hingga akhir Februari 2022 tumbuh 37,73% year on year atau mencapai Rp302,42 Triliun. Perbaikan pendapatan negara terutama akibat pemulihan kinerja dunia usaha dan kenaikan harga komoditas serta kenaikan ekspor maupun impor.

Sementara itu, membaiknya realisasi belanja negara didukung belanja operasional maupun belanja program Kementerian/Lembaga serta belanja bantuan sosial. Penyaluran bantuan sosial mengalami kenaikan dengan pelaksanaan bantuan program Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan tahap pertama, dan pencairan bantuan kartu sembako.

“Dalam mengantisipasi dan menghadapi gejolak dan tekanan global yang masih berlangsung, APBN akan terus melakukan respon secara aktif dan memposisikan menjadi shock absorber,” tandas Sri Mulyani seperti dikutip Kemenkeu.go.id.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan BI akan terus menempuh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional, melakukan normalisasi kebijakan likuiditas, memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif, akselerasi digitalisasi, dan memperkuat sistem pembayaran.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso juga mendukung percepatan pemulihan ekonomi dengan kebijakan strategisnya melalui perluasan scope pembiayaan ekosistem sektor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dari hulu ke hilir, mendukung pengembangan UMKM, serta mengeluarkan POJK 25 Tahun 2021.

Terakhir, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan LPS akan menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui program penjaminan simpanan dan resolusi bank yang kredibel.

“KSSK akan terus berkoordinasi di dalam mengidentifikasikan potensi-potensi dari rambatan risiko yang berasal dari faktor global, baik itu terhadap kondisi makro ekonomi, sektor keuangan, maupun terhadap masing-masing pilar KSSK yaitu dari sisi APBN terutama yang menjadi shock absorber maupun dari sisi moneter dan dari sisi OJK serta LPS. Hasil dari asesmen risiko ini akan terus dilakukan kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi di dalam KSSK,” pungkas Menkeu.