Jakarta, BIZNEWS.ID - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai peran TNI tidak lagi semata-mata menjalankan peran konvensional, seperti berperang secara fisik. TNI harus mengembangkan perannya dengan mempertahankan negara lewat digital (Digital World), yang membutuhkan pemikiran logis. Tidak hanya itu, ia juga mendorong agar ke depannya dilaksanakan pembukaan perekrutan calon prajurit yang menguasai Informasi dan Teknologi (IT). Hal ini menjadi penting karena di era modern saat ini pegawai dengan keterampilan IT sangat dibutuhkan.

Nurul mengungkapkan hal tersebut saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Batalyon Kavaleri (Yonkav) 4/Kijang Cakti di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Senin (12/4/2021). Turut hadir dalam pertemuan itu, Kepala Staf Komando Daerah Militer III/Siliwangi Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo, Komandan Batalyon Kavaleri 4/KC Letnan Kolonel Kavaleri Christian Gordon Rambu serta Asisten Kasdam III/Siliwangi, dan Kabalak Kodam III/Siliwangi di Yonkav 4/KC.

Berdasarkan informasi saat pertemuan, Yonkav 4/KC akan melakukan pembukaan perekrutan calon pegawai yang  menguasai IT. “Saya nilai itu sangat baik. Pasalnya di era modern saat ini keahlian di bidang IT sangat dibutuhkan, agar TNI Indonesia tidak tertinggal dengan perkembangan dunia digital negara lain,” tandas Nurul.

Di sisi lain politisi Partai Golkar itu mengkritisi persoalan alutsista (alat utama sistem senjata) milik Yonkav 4/KC, yang rata-rata sudah berusia tua, bahkan sudah dipakai sejak tahun 1950-1960. Untuk itu ia mendukung upaya Kementerian Pertahanan RI yang ingin meningkatkan anggaran pertahanan dari Rp137 triliun menjadi Rp300 triliun guna meningkatkan sarana dan prasarana TNI. Menurutnya penambahan anggaran menjadi sangat penting, guna menjaga wajah pertahanan TNI di dunia global dan nasional, sekaligus melindungi marwah di dunia internasional dengan kekuatan pertahanan

“Seperti kita lihat hari ini, bahwa dunia pertahanan kita sangat memprihatinkan. Dari persoalan yang ada, sudah seharusnya ada komitmen bersama dari pemangku kebijakan dalam hal ini parlemen dan pemerintah juga harus ada. Pasalnya saat ini kita bisa lihat sudah banyak jeritan-jeritan dari TNI yang sudah sangat memprihatinkan, tinggal sekarang kita lihat bagaimana kebijakan politis ke depan apakah akan ada bantuan dari pihak-pihak terkait,” nilai politisi dapil Jawa Barat I itu. Demikian dpr.go.id