Jakarta, BIZNEWS.ID - Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang merata di seluruh tanah air, perlu diimbangi dengan kecakapan digital masyarakat.  Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate  menyatakan setelah tersedia layanan BTS 4G, Kementerian Kominfo secara simultan juga menggencarkan sosialisasi literasi digital kepada masyarakat guna pemanfaatan ruang digital.

“Setelah tersedia layanan BTS 4G maka selanjutnya memanfaatkannya secara cerdas dan berguna melalui pemanfaatan ruang digital untuk ekonomi digital, UMKM, ultra mikro, untuk layanan pendidikan, layanan kesehatan dan yang lainnya itu bisa digunakan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Akses Telekomunikasi dan Peresmian BTS 4G di Provinsi Papua Barat, yang berlangsung di Swiss Belhotel Manokwari, Rabu (06/10/2021) seperti dikutip kominfo.go.id.

Khusus pemanfataan infrastruktur TIK untuk aktifitas ekonomi digital, Menteri Johnny berharap masyarakat dapat mengambil bagian penting di dalam ruang digital.

“Untuk itu tentu kerja literasi harus kita lakukan bersama-sama, karena masyarakatnya mungkin sebagian sudah tahu tapi mungkin sebagian masih yang belum. Bagi yang belum literasi digital itu juga secara simultan dilakukan,” harapnya.

Menkominfo menjelaskan pemerintah memiliki program kecakapan digital tingkat dasar, menengah dan lanjutan.  Menurutnya,  Kementerian Kominfo mengambil inisiatif untuk mendorong stimulus pembangunan sumber daya manusia digital Indonesia, melalui tiga layer.

“Pelatihan tingkat paling dasar melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD),  pelatihan tingkat menengah melalui program Digital Talent Scholarship (DTS) yang dikhususkan bagi kalangan muda, dan Digital Leadership Academy (DLA) untuk menghasilkan master-master, mentor-mentor, policy maker untuk menghasilkan kebijakan digital di daerah kita masing-masing,” paparnya.

Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo menargetkan 12,5 juta masyarakat mengikuti program GNLD untuk tahun 2021. Terdapat empat kurikulum yang disediakan, antara lain Digital Skills, Digital Ethics, Digital Safety, dan Digital Culture.

“Jadi ini literasi digital perlu, tentu kita harapkan kerja bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota, para camat dan kepala desa untuk menggerakkan masyarakat untuk mengambil bagian dalam Gerakan Nasional Literasi Digital tingkat dasar,” tandasnya.

Melalui Program GNLD, pemerintah menginginkan agar masyarakat dapat memanfaatkan di berbagai sektor, seperti sektor pendidikan melalui tele-education dan sektor kesehatan melalui tele-health untuk berkonsultasi dan melakukan proses belajar melalui ruang digital.

Menurut Menkominfo, pihaknya juga menyediakan pelatihan tingkat menengah melalui program Digital Talent Scholarship (DTS) yang dikhususkan bagi kalangan muda.

”Ada 100 ribu pelatihan DTS tahun 2021 ini, mudah-mudahan tahun depan 200 ribuan. Jadi jangan sampai Provinsi Papua Barat tidak ambil bagian di dalamnya, jangan sampai kabupaten dan kota disini tidak ambil bagian di dalamnya,” paparnya.

Kepada pemerintah se-Provinsi Papua Barat, Menteri Johnny mengajak peran serta dalam mendorong pembangunan SDM digital. Sebab, pada program DTS, Kementerian Kominfo telah menyediakan berbagai program pelatihan.

“Ada yang disebut dengan Cloud Computing, Big Data, Artificial Intelligence, Internet of Things, Virtual Reality, Augmented Reality, Digital Marketing dan lain sebagainya, itu disediakan,” tandasnya.

Menkominfo menjelaskan Program DTS telah bekerjasama dengan hampir 100 universitas dan politeknik di seluruh Indonesia. “Pelatihan berikutnya adalah Digital Leadership Academy (DLA) untuk mengahsilkan master-master, mentor-mentor, policy maker untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan digital di daerah kita masing-masing,” ujarnya.

Menurut Menteri Johnny, Program DLA menargetkan peserta pelatihan yang berasal dari para pimpinan dan pengambil kebijakan, baik di sektor publik yang mencakup pemerintah pusat dan daerah termasuk kepala dinas dan sektor privat atau swasta yang menyasar pimpinan perusahaan. Program tersebut bekerjasama dengan empat universitas ternama di dunia, yakni National University of Singapore, Tsinghua University, University of Oxford, dan Harvard Kennedy School.

“Jadi tolong bapak-bapak kepala dinas ambil bagian di program DLA ini, supaya kita bisa membangun smart city dengan baik, supaya kita bisa menciptakan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan digital di daerah kita. Sehingga hilirnya bisa kita manfaatkan dengan baik,” tandasnya.

Kolaborasi Pemanfaatan Ruang Digital

Dalam kunjungan di Provinsi Papua Barat, Menkominfo meresmikan Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G. Peresmian tersebut diawali dengan on air di dua kabupaten yang mencakup Desa Isiren, Kecamatan Rumberpoon dan Desa Siresi Kecamatan Soug Jaya di Kabupaten Teluk Wondama, serta Desa Kasi Indah Kecamatan Kasi Kabupaten Tambrauw.

Menteri Johnny mengharapkan setelag penbangunan BTS 4G setiap warga dapat memanfaatkan ruang digital dengan baik, terutama untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

“Kita harapkan kita bangun ini, mama-mama, bapak-bapak di rumah bisa mendorong ultra mikro dan UMKM untuk memanfaatkan platform-platform digital, market place. Sehingga barangnya (platform digital) bisa digunakan, tidak saja untuk nonton film, YouTube. Tidak saja itu, tapi untuk digital ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.

Kepada pemerintah se-Provinsi Papua Barat, Menkominfo mengingatkan agar saling bersinergi dan berkolaborasi dalam menjaga infrastruktur telekomunikasi yang telah disediakan untuk kepentingan masyarakat.

“Kerja bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, agar di mana titik-titik koordinat tempat dibangunnya Base Transceiver Station. Maka tata ruang pengembangan wilayah harus juga berbasis atau mengacu kepada coverage sinyal yang disediakan,” ujarnya.

Dari sisi anggaran, Menteri Johnny memaparkan bahwa dari 824 BTS 4G yang dialokasikan untuk Provinsi Papua Barat sepanjang tahun 2021 dan 2022, memiliki belanja modal dan belanja operasional yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Menkominfo mengharapkan infrastruktur yang disediakan perlu dimanfaatkan dan dijaga dengan baik.

“Untuk 824 Base Transceiver Station ini belanja modalnya lebih dari 2,5 triliun, itu untuk Papua Barat saja. Dan selanjutnya belanja operasionalnya juga tidak sedikit, karena 10%-12% dari belanja modal harus dikeluarkan setiap tahun oleh Kominfo untuk memastikan barang ini (layanan BTS 4G) hidup terus, kalau tidak mati lagi nanti,” tandasnya.

Agar dimanfaatkan dan dijaga dengan baik, Menteri Johnny  meminta perencanaan dalam pembangunan layanan BTS 4G harus sesuai dengan coverage atau titik lokasi di mana terdapat pemukiman masyarakat.

“Tata ruang desa itu sangat krusial, harus diputuskan secara terkoordinasi dengan baik karena itu penting sekali. Kalau kita masih membangun lagi di wilayah di luar coverage sinyal 4G, maka kita mengulangi lagi proses panjang untuk menyiapkan sumber pembiayaan yang luar biasa mahalnya dengan tantangan yang besar,” imbuhnya.

Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Akses Telekomunikasi dan Peresmian BTS 4G di Provinsi Papua Barat, Menteri Johnny didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latif.  

Turut hadir pula Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, serta jajaran pimpinan Konsorsium Lintasarta-Huawei-SEI sebagai mitra pembangunan BTS 4G. Sedangkan dari jajaran pemerintah daerah, hadir Bupati Teluk Wondama Hendrik S Mambor, Bupati Tambrauw Gabriel Asem, serta segenap jajaran Pemerintah Provinsi  Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Barat.