Jakarta, BIZNEWS.ID - Pemerintah konsisten dengan implementasi kebijakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Menurut Asisten Deputi (Asdep) Industri Maritim dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi (Kemenko Marves) Firdausi Manti, salah satu bentuk implementasi tersebut adalah pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) bagi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB).

“Kita telah melaksanakan sebuah FGD (Diskusi Kelompok Terpumpun) pada Selasa (09-02-2021) di Tangerang untuk membahas strategi pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) bagi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB),” ujarnya di Jakarta pada Hari Rabu (10-2-2021). FGD tersebut, lanjutnya, dilaksanakan sebagai langkah awal pengembangan SPKLU dalam menunjang program KBL BB sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Kegiatan ini mengundang enam narasumber. Pertama, Direktur Pengembangan Sistem Katalog (LKPP) Yulianto Prihandoyo, Koordinator Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumberdaya Maritim (KESDM) Ferry Triansyah, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo, Vice President Perencanaan dan Pengembangan Produk Inovatif PT PLN Khairullah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Roy N. Mandey, dan perwakilan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Paul Butar-butar.

KBL BB merupakan moda transportasi yang berdampak positif bagi berbagai aspek. Bukan hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga akan mendukung industrialisasi di Indonesia. Diharapkan nantinya kendaraan, SPKLU, SPBKLU (Stasiun Penukaran Baterai Kendaaan Listrik Umum), baterai, dan komponen lain dari KBL BB dapat diproduksi di dalam negeri, juga mendukung pariwisata domestik yang ramah lingkungan.
Baca juga:  Menko Luhut: Wisatawan Mulai Datang Kembali ke Gili Trawangan

Oleh karena itu, untuk mendukung percepatan KBL BB, KESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk KBLBB. Kebijakan ini mengatur tentang ketentuan ketenagalistrikan, tarif tenaga listrik, dan standar keselamatan.

Sebagai moda transportasi, tentunya KBL BB memerlukan infrastruktur pengisian daya yang mumpuni sehingga diperlukan SPKLU yang aman dan nyaman, seperti terletak di rest area, kampus, sekolah, perkantoran, bandara, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnnya.

Pada kesempatan itu, Koordinator Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumberdaya Maritim (KESDM) Ferry Triansyah menuturkan, “Penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL BB dilaksanakan melalui penugasan kepada PT PLN, tetapi dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan BUMN (badan usaha milik negara) maupun badan usaha lainnya.”

Lebih jauh, Ferry mengungkapkan, terdapat empat tipe SPKLU. Level 1 adalah pengisian lambat yang merupakan instalasi khusus di rumah dengan daya keluaran kurang dar 3,7 kilowatt (kW). Level 2 merupakan pengisian menengah yang dapat ditemukan di instalasi khusus, seperti di kantor dengan daya keluaran kurang dari 22 kW. Level 3 termasuk pengisian cepat yang dapat ditemukan di SPKLU dengan daya keluaran kurang dari 50 kW. Level 4, pengisian sangat cepat di SPKLU dengan daya keluaran kurang dari 150kW. Lama waktu pengisian dari baterai kosong hingga penuh pun bervariasi dari delapan jam hingga 15 menit.

Hingga Januari 2021 telah dibangun 100 unit charging station di 72 lokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera, dan Sulawesi.

Sebagai bentuk dukungan, Pertamina juga telah membangun 5 SPKLU di Ibu kota, yakni di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Serpong, Fatmawati, M.T. Haryono, Lenteng Agung, dan Kuningan. “Bahkan, SPKLU Kuningan pun tengah dipersiapkan untuk menggunakan konsep baru energy station yang menggunakan energi mandiri dari sel surya,” jelas Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo dalam kesempatan yang sama.

Guna meningkatkan program KBL BB di Indonesia, pemerintah pun memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Beberapa di antaranya adalah pemasangan SPKLU gratis bagi badan usaha, kemudahan perizinan pembangunan SPKLU, bebas rekening minimum selama dua tahun, penangguhan jaminan langganan, hingga diskon tarif.

Selain itu, Ketua Umum APRINDO Roy N. Mandey menyampaikan bahwa SPKLU merupakan potensi yang menjanjikan bagi pengusaha ritel karena dapat menjadi layanan tambahan untuk meningkatkan omzet. “Sambil melakukan pengisian baterai, pemilik kendaraan dapat membeli dagangan,” ungkapnya.

Perusahaan swasta PT Bambang Djaja juga mendukung program pemerintah ini dengan mendirikan SPKLU dan SPBKLU. Perusahaan ini juga sedang melakukan trial SPKLU dengan konsep satu SPKLU miliki sepuluh channel, serta SPBKLU dengan 8-30 baterai dalam satu kabinet.

“Kami berharap pada tahun 2031 nanti terdapat 31.866 unit SPKLU yang tersebar di Indonesia,” pungkas Vice President Perencanaan dan Pengembangan Produk Inovatif PT PLN Khairullah. Di sisi lain, terdapat 11 unit SPBKLU yang memfasilitasi swap battery di 10 titik di DKI Jakarta dan Tangerang.

Untuk mengetahui lokasi SPKLU terdekat dan melihat konsumsi listrik kendaraan pribadi, pengguna KBL BB pun difasilitasi aplikasi Charge.IN yang telah dikembangkan oleh PT PLN.

BPPT juga telah mengembangkan aplikasi Charging Station Management System (CSMS) untuk mendukung pengembangan SPKLU. “CSMS akan memberikan banyak keuntungan, seperti pengelolaan SPKLU menjadi lebih mudah dengan berbagai fitur pendukung pelaporan, penambahan userID, dan titik charging station (CS); pengurangan biaya dengan operator yang lebih sedikit atau tanpa operator dibanding dengan sistem seperti SPBU; Peningkatan jumlah titik CS atau SPKLU yang lebih mudah dan lebih luas; operasional dan perawatan menjadi lebih mudah dengan deteksi peringatan secara real time; serta mampu menghubungkan CS dari berbagai vendor,” ujar Riza, perwakilan BPPT.

“Dengan infrastruktur SPKLU yang baik, diharapkan program KBL BB dapat semakin marak digunakan di Indonesia,” tutup Asdep Firdausi.

FGD ini juga dihadiri oleh berbagai kementerian/lembaga (K/L) terkait, seperti Kemenristek/BRIN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, BPPT, PLN, Pertamina, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Kereta Api Indonesia, PT Pelindo, PT Angkasa Pura, serta badan usaha swasta dan asosiasi yang dapat menjadi mitra SPKLU dan SPBKLU. Demikian maritim.go.id