Jakarta, BIZNEWS.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia masih memiliki tantangan agar melakukan reformasi birokrasi, reformasi regulasi, dan meningkatkan efisiensi.

Itu karena hingga kini institusi di Indonesia saat ini belum dianggap sebagai institusi kelas pertama di dunia.

"Deregulasi dan debirokratisasi adalah kunci mindset dari institusi publik yang harus betul-betul memberikan pelayanan yang transparan efisien dan akuntabel untuk mendukung transformasi ekonomi,” kata dia seperti dikutip dari laman kemenkeu, Minggu (29/11).

Dia menambahkan, reformasi birokrasi menjadi harapan bagi Presiden Joko Widodo pada periode kedua kali ini.

Oleh karena itu, persetujuan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja adalah untuk mengatasi dan mencarikan solusi atas persoalan struktural yang telah diidentifikasikan sebagai penghambat langkah Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan tinggi tersebut.

"Penyederhanaan perizinan di dalam UU Cipta Kerja ini menjadi salah satu faktor penting," kata Sri Mulyani.

Dia mengungkapkan, ada sederet keuntungan dari terciptanya Undang-Undang ini. Diantaranya adalah persyaratan investasi dimudahkan, kemudian di bidang ketenagakerjaan juga diberikan dukungan agar tenaga kerja bisa produktif dan diperlakukan secara baik sehingga mereka bisa berkompetisi secara unggul.

Selain itu kemudahan dan perlindungan untuk usaha kecil menengah juga menjadi salah satu hal yang diatur dalam UU Cipta Kerja ini. Hal ini sangat penting untuk menciptakan sektor usaha yang sangat dinamis. Demikian Liputan6.com


Photo : google image