Jakarta, BIZNEWS.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terdapat enam agenda prioritas dari Finance Track G20 yang akan diteruskan Indonesia. Pertama, pembahasan mengenai exit strategy untuk mendukung pemulihan ekonomi.

“Exit strategy yaitu bagaimana pemulihan ekonomi akan men-drive bagaimana negara-negara yang melakukan kebijakan extraordinary, baik di fiskal dan moneternya, secara bertahap mulai melakukan exit strategy tanpa membuat pemulihan ekonominya terganggu,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan persnya, Minggu (31/10) seperti dikutip Kemenkeu.go.id

Kedua, upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19 untuk mengamankan pertumbuhan di masa depan.

“Upaya penanganan dampak pandemi atau yang kita sebut di dalam technical term-nya di dalam G20 atau istilah teknisnya adalah scaring effect, dampak luka yang dalam akibat pademi terhadap perekonomian. Ini yang akan menjadi bahan pembahasan di dalam finance track,” kata Menkeu.

Ketiga, sistem pembayaran di era digital dan yang keempat adalah keuangan berkelanjutan atau sustainable financing.

“Ini terutama untuk kembali dengan adanya Covid banyak negara yang mengalami set back, dalam hal ini kemiskinannya meningkat lagi dan juga unemployment, dan bagaimana mengembalikan track pertumbuhan namun yang sustainable,” ujar Menkeu.

Agenda prioritas kelima adalah inklusi keuangan dan yang keenam mengenai perpajakan internasional. Di dalam Presidensi Italia, sudah disepakati mengenai dua pilar untuk perpajakan internasional.

“Bagaimana prinsip-prinsip membagi profit dan kemudian memunculkan perpajakan global, termasuk minimum taxation untuk menghormati hak-hak pendapatan perpajakan dari semua negara sehingga tidak terjadi apa yang disebut base erosion profit shifting atau menggerus basis pajak suatu negara karena negara-negara bisa bergerak antarnegara untuk terjadi pengurangan perpajakan,” kata Menkeu.

Selain enam agenda prioritas di atas, Indonesia juga akan fokus kepada beberapa isu yang merupakan isu legacy atau warisan dari Presidensi G20 Itali. Pertama, mengintegrasikan risiko pandemi dan risiko iklim dalam risiko global. Kedua, penguatan global financial safety net.

“Ini juga berkaitan juga dengan IMF yang dalam hal ini melakukan penggunaan SDR (Special Drawing Rights) 650 untuk direalokasikan bagi membantu negara-negara miskin,” ujar Menkeu.

Ketiga, peningkatan arus modal antar negara. Keempat, melanjutkan Inisiatif Kesenjangan Data (Data Gap Initiatives). Kelima, reformasi regulasi sektor keuangan. Keenam, pengelolaan dan transparansi utang terkait dengan debt service suspension initiatives, terutama bagi negara-negara miskin. Ketujuh, agenda pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif. Kedelapan, dukungan bagi Bank Pembangunan Multilateral (Multilateral Development Bank). Kesembilan, perkuatan kapasitas sistem kesehatan untuk pencegahan dan kesiapan respon pandemi. Dan yang terakhir, bagaimana upaya menarik investasi swasta.

“Itulah tema-tema yang akan dibahas dan biasanya menjadi tema utama yang akan diangkat pada Pertemuan G20 tingkat kepala negara. Karena memang dari sisi finance dan central bank, ini yang menyangkut kesehatan keuangan dunia dan terutama menyangkut masalah-masalah yang memiliki implikasi kebijakan global dan keuangan global,” kata Menkeu.