Jakarta, BIZNEWS.ID - Presidensi G20 Indonesia merupakan momentum strategis mempromosikan pemulihan ekonomi dunia yang inklusif dan komitmen penanggulangan perubahan iklim. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers mengenai Presidensi Indonesia di G20 Tahun 2022 pada Selasa (14/09) mengatakan bahwa dalam Presidensi G20 Indonesia nanti pada finance track akan dibahas tujuh agenda yang berfokus pada penanganan isu-isu global terkini.

“Yang pertama dan yang penting adalah negara-negara G20 akan membahas bagaimana berkoordinasi untuk memulihkan ekonomi global, tadi disebutkan temanya Recover Together and Recover Stronger. Untuk bisa pulih bersama dan pulih menjadi lebih kuat dibutuhkan koordinasi policy global, disini yang paling sering akan dibahas adalah kapan negara-negara terutama di G20 yang semuanya melakukan kebijakan ekstraordinary di bidang fiskal dan moneter akan mulai menetapkan melakukan exit policy, yaitu mengurangi intervensi kebijakan makro yang luar biasa dan pasti tidak suistainable secara bertahap dan terkoordinasi,” terang Sri Mulyani seperti dikutip Kemenkeu.go.id

Menurut menkeu, koordinasi exit policy perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara dan pertumbuhan ekonomi global akan bisa sustainable atau terus berlangsung. Tantangan yang muncul menurut Menkeu adalah bagaimana desain dan kapan negara-negara G20 akan bersama-sama mulai melakukan kebijakan exit dimana setiap negara memiliki pemulihan ekonomi yang berbeda-beda baik dari sisi kecepatan maupun dari sisi seberapa merata pemulihan ekonomi itu terjadi.

“Yang kedua, tentu bagaimana semua negara akan melihat dampak Covid yang tidak hanya di bidang kesehatan, ini yang disebut ada dampak scaring atau luka dari perekonomian akibat terjadinya Covid. Ada supply disruption, ada corporate yang mengalami kesulitan dari sisi neraca dan tidak kemudian demikian saja bisa kembali pulih. Juga pembahasan mengenai produktivitas dan memulihkan ekonomi kembali, bagaimana policy-policy akan bisa didesain,” lanjut Menkeu

Agenda ketiga yang dikatakan Menkeu adalah pembahasan mengenai mata uang digital Bank Sentral, serta agenda keempat mengenai pembiayaan yang berkelanjutan.

“Karena sekarang isu mengenai bagaimana sektor keuangan mendukung agenda penting lainnya yang sangat penting di level global yaitu climate change, maka akan dibahas mengenai green finance facility termasuk bagaimana stimulus atau dukungan dibidang fiskal untuk menciptakan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang hijau dan suistainable, juga akan dibahas mengenai bagaimana digital infrastructure regulation dalam rangka untuk meningkatkan leverage dan mobilisasi private sector investment,” imbuh Menkeu.

Selanjutnya, agenda pembahasan finance track yang kelima adalah mengenai cross-border payment. Ini juga salah satu isu yang sangat penting dari sisi perkembangan payment sistem dengan berkembangnya digital teknologi dan digital ekonomi. Agenda keenam akan membahas mengenai financial inclusion yang berfokus pada pengembangan kredit usaha kecil untuk UMKM, dan bagaimana digitalisasi dari usaha kecil menengah.

“Terakhir nanti kita akan juga membahas kemajuan dan pelaksanaan dari persetujuan dan perkembangan global taxation principle. Disini akan dibahas berbagai pembahasan mengenai tax incentives, tax and digitalization, praktek-praktek penghindaran pajak atau tax avoidance terutama berkaitan tadi dengan base erosion profit shifting, dan tax transparancy, juga tax and development serta tax certainty, kata Menkeu.

Menurut Menkeu, reformasi di bidang perpajakan akan menjadi menu utama karena ini merupakan salah satu menu prioritas yang penting bagi Indonesia yang sekarang juga sedang melakukan reformasi perpajakan dan ini juga merupakan policy yang sangat penting dan prioritas di dalam pertemuan G20.

“Indonesia akan terus menjaga kepentingan kita dan juga kepentingan negara-negara berkembang agar di dalam melihat perkembangan dunia termasuk dengan adanya digital teknologi ini kita tidak dirugikan tapi mendapatkan manfaat yang maksimal baik di bidang ekonomi maupun di bidang perpajakan,” tegas Menkeu.