Jakarta, BIZNEWS.ID - Menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, ada ratusan kepala daerah baik gubernur, bupati maupun walikota yang harus diganti oleh penjabat sementara karena berakhirnya masa tugasnya. Setidaknya pada tahun 2022 terdapat 76 kabupaten dan 18 kota yang Kepala Daerahnya akan habis masa jabatannya. Di tahun 2023, sebanyak 171 Kepala Daerah di 17 provinsi, 15 kabupaten, dan 39 kota juga akan berhenti. Konsekuensinya akan muncul pejabat-pejabat publik yang berasal dari penunjukan oleh instansi di atasnya dengan kurun waktu yang cukup lama, yakni kurang lebih 2 tahun masa pemerintahan.

Meski hanya menjabat dalam kurun beberapa lama, sementara seorang penjabat sementara harus tetap bekerja semaksimal mungkin. 

Setidaknya ada 3 kunci sukses untuk menjadi seorang penjabat (Pj) kepala daerah. "Yang pertama seorang penjabat harus memiliki kepemimpinan transisional yang menjembatani dan menyejukkan, yang kedua menerapkan pola manajemen interaktif yan tepat dan berbasis budaya dan yang ketiga mampu menjaga netralitas ASN dan melakukan konsolidasi birokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan," ujar Mantan Dirjen Otonomi Daerah Dr. Sumarsono, MDM dalam sebuah dialog dengan tema "Apa Legacy yang telah Gubernur/Wakil Gubernur Tinggakan" Rabu, 11 Mei 2022.

Menurut Sumarsono, seorang penjabat kepala daerah wajib memahami konstelasi politik lokal sehingga mampu menyelesaikan konflik yang terjadi. "Ini tidak ada dalam pelajaran atau di bangku kuliah tapi murni kreatifitas di lapangan dan bagaimana menjaring komunikasi dengan para stakeholder di daerah," tambah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara ini. 

Keberadaan pemimpin sementara ini, lanjut Sumarsono menjadi sangat penting karena untuk memastikan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan efektif. "Pemimpin sementara juga harus memastikan peran dukung dan pengawalan terhadap penyelenggaraan pilkada serentak di daerah berjalan sebaik mungkin dan pemimpin sementara harus memastikan kondisi daerah yang kondusif yang dilakukan bersama dengan semua unsur pemimpin forkomindaplus," bebernya.

Ia mencontohkan pengalaman ketika menjabat sebagai 3 kepala daerah di Sulawesi Utara, DKI Jakarta dan Sulawsi Selatan. Saat menjadi penjabat Gubernur Sulawsi Utara, Sumarsono mengadapi krisis energi yang luar biasa serta ancama kebakaran hutan dan permukiman. "Pola kepemimpinan transisional yang diterapkan dengan mencanangkan slogan 'mari jo kamando' sebagai semangat membangun Sulut, program 'Sulut berkarya' untuk mengatasi pengangguran dan program 'Sulut menanam' untuk mewujudkan Sulut sebagai provinsi nyiur melambai," kenang Sumarsono.

Berbeda dengan ketika menjabat sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menghadapi tantangan yang berbeda dimana isu SARA sangat kental ditandai dengan demo besar 212. "Untuk menjaga netralitas, kami mencanangkan slogan salam birokrasi netral," sambungnya.

Selama menjabat sebagai Plt di Jakarta, Sumarsono membangun komunikasi dengan DPRD yang sebelumnya mengalami kebekuan, memberikan akses media selam 24 jam, membangun soliditas dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) bersama forkominda dan jajaran birokrasi. "Kami juga mengembangkan pola interaksi sosial berbasis budaya dengan merangkul Bamus Betawi yang sebelumnya berkonflik dengan gubernur dan membumikan spirit 'Kita semua bersaudara'," tambahnya.

Sementara untuk kepemimpinan transisional di Sulawesi Selatan, Sumarsono harus melakukan pengawalan pilkada di tengah isu konflik lokal dan fenomena kota kosong di Kota Makasar. "Untuk menjembatani, menyejukkan dan menyemangati, kita membuat 'Mars Sulsel' dan membangun interaksi sosial politik berbasis budaya dengan slogan Sipaku tahu, Sipaka Lebi, Sipaka Ingem dan Sipaka Tokang," lanjutnya.

Menurut Sumarsono, yang tidak kalah penting adalah menjalin komunikasi yang baik dengan dewan perwakilan rakyat daerah. "DPRD itu adalah pusat aspirasi sehingga perlu membangun konsultasi dan koordinasi dengan DPRD. Selain itu, cara untuk menyerap aspirasi berdasar pengalaman saya adalah membuka open house setiap pagi mulai pukul 07-09 wib di balai kota sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhannya," tandasnya.

Acara dialog yang diselengarakan Tribunnews ini juga mengundang berbagai narasumber diantaranya Gubernur Sulawsi Barat Ali Baal Masdar, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Roesman, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, dan Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani. (ATS)