BIZNEWS.ID, JAKARTA - Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya), Ryan Haroen, mendukung rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun pada 2027. Menurutnya, langkah tersebut merupakan strategi pembiayaan modern yang dapat memperkuat pembangunan berkelanjutan sekaligus membuka peluang kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Ryan menilai penerbitan obligasi daerah tidak mencerminkan kondisi keuangan Jakarta yang kekurangan anggaran. Sebaliknya, kebijakan itu menunjukkan transformasi tata kelola fiskal menuju sistem pengelolaan keuangan yang lebih profesional melalui pendekatan balance sheet management, yakni pengelolaan aset, kewajiban, arus kas, dan investasi secara terpadu.

"Rencana Pemprov DKI ini dapat memberikan kesempatan kepada pengusaha muda, khususnya anggota HIPMI Jaya, untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kota melalui pendekatan yang inovatif dan kolaboratif. Instrumen keuangan seperti obligasi daerah juga penting untuk mengurangi ketergantungan fiskal pada APBD serta mendorong kemandirian pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Ryan saat ditemui media, Rabu (29/7).

Menurutnya, obligasi daerah juga menjadi sarana bagi sektor swasta dan investor untuk terlibat langsung dalam pembangunan Jakarta melalui instrumen investasi yang transparan dan produktif.

"Kebijakan ini membuka ruang partisipasi sektor swasta dan investor publik agar turut serta secara aktif dalam perputaran roda ekonomi daerah, khususnya DKI Jakarta. Di sinilah mari kita sebagai pengusaha muda berperan sebagai mitra strategis pembangunan daerah," katanya.

Dukungan HIPMI Jaya sejalan dengan rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun pada 2027, bertepatan dengan peringatan lima abad Kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kebijakan tersebut sebagai terobosan creative financing pertama yang dilakukan pemerintah daerah di Indonesia.

Ryan menilai kebutuhan pembiayaan alternatif semakin penting di tengah perubahan struktur pendapatan daerah, termasuk penyesuaian mekanisme transfer pemerintah pusat yang berdampak pada Dana Bagi Hasil (DBH). Di sisi lain, kebutuhan belanja daerah terus meningkat untuk pemeliharaan infrastruktur, peningkatan layanan publik, pengendalian banjir, adaptasi perubahan iklim, hingga pengembangan infrastruktur digital.

Menurutnya, jika pembangunan hanya mengandalkan APBD, realisasi berbagai proyek strategis berpotensi berjalan lebih lambat. Karena itu, obligasi daerah dinilai menjadi instrumen yang mampu mempercepat pembangunan tanpa mengganggu kesehatan fiskal daerah.

Ryan menambahkan, langkah tersebut juga menjadi bagian dari transformasi Jakarta menuju kota global yang berdaya saing tinggi setelah tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara. Kualitas infrastruktur, kata dia, akan menjadi faktor utama dalam menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta mendorong kualitas hidup masyarakat.

Ia menilai investasi pada sektor transportasi massal, jaringan air bersih, pengendalian banjir, dan infrastruktur digital akan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang apabila didukung tata kelola yang baik.

"Jakarta memiliki kesempatan besar untuk membangun sistem pembiayaan yang lebih maju. Dengan tata kelola yang kredibel, obligasi daerah bukan hanya menjadi sumber pendanaan, tetapi juga menjadi instrumen yang memperkuat kepercayaan investor dan mempercepat pembangunan. Momentum ini harus dimanfaatkan demi masa depan Jakarta yang lebih kompetitif dan berkelanjutan," tutup Ryan.(Dens)