Jakarta, BIZNEWS.ID - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengapresiasi langkah yang diambil Pemerintah Indonesia dalam konflik antara Israel dan Palestina melalui berbagai lini. Hal itu, katanya, termasuk langkah pemerintah melalui Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestines (CEIRPP), Indonesia adalah wakil ketuanya, melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan juga Gerakan Non-Blok.

"Dorongan upaya penyelesaian ini perlu terus-menerus dengan maksimal guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban di kedua belah pihak,” pinta Christina dalam keterangan persnya, Senin (17/5/2021) sperti dikutip dpr.go.id

Politisi dari F-Golkar ini sangat menyayangkan meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Palestina yang berujung pada jatuhnya korban, terutama dari masyarakat sipil. "Menjadi teramat penting bagi kedua belah pihak untuk menahan diri guna mencegah eskalasi konflik meningkat menjadi perang terbuka," katanya.

Menyinggung soal situasi WNI, menurut dia, KBRI Amman mencatat terdapat 11 WNI di Palestina, sembilan orang di antaranya di Jalur Gaza dan dua orang di Tepi Barat. "Mereka dalam kondisi baik meski tetap selalu waspada terhadap perkembangan situasi keamanan, mematuhi imbauan bepergian kecuali untuk kepentingan mendesak, serta senantiasa menjalin komunikasi dengan KBRI," ucap Christina.

Legislator dapil DKI Jakarta II itu juga menjelaskan saat ini Israel tidak hanya dalam masalah eksternal dengan Palestina, tetapi juga tengah mengalami permasalahan internal setelah pemilu pada bulan Maret lalu. Pasca-pemilu, Perdana Menteri Netanyahu gagal membentuk koalisi pemerintahan. Presiden Reuven Rivlin telah menunjuk legislator Yair Lapid, Ketua Partai Yesh Atid (Future Party) untuk membentuk koalisi pemerintahan dalam rentang waktu kurang dari 28 hari.

"Ini menjadi tantangan tersendiri akibat fragmentasi partai politik di parlemen. Kegagalan membentuk koalisi pemerintahan akan memaksa Israel kembali melaksanakan pemilu anggota legislatif kelima sejak 2019. Sejauh yang saya pahami, Lapid mendukung dilakukannya negosiasi dengan Palestina serta akan solusi dua negara (two-state solution) yang kami juga percaya menjadi satu-satunya jalan mengakhiri konflik kedua negara,” tandasnya.

Diketahui, Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam resmi mengeluarkan pernyataan bersama soal agresi Israel di wilayah Palestina. Ketiga negara tersebut menyatakan mengutuk agresi Israel yang menyebabkan kekerasan di Jerussalem Timur dan Jalur Gaza. Keterangan tertulis dibuat oleh Presiden RI Joko Widodo, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah.

Mereka menyebut tindakan Israel telah terang-terangan melanggar hukum internasional, termasuk pelanggaran HAM, kolonialisasi, serta politik apartheid terhadap orang - orang Palestina.  "Kami menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri secara maksimal, menghentikan serangan terhadap warga sipil, untuk mengambil langkah-langkah dalam meredakan situasi dan untuk menegakkan hukum dan ketertiban internasional," tulis keterangan tersebut.