Jakarta, BIZNEWS.ID - Antisipasi kekeringan dan rawan pangan terhadap dampak Pandemi Covid-19 yang masih meluas di berbagai negara telah diprediksi oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO)  menjadi ancaman krisis pangan dunia.

Melihat potensi ini, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendorong Pemerintah khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memaksimalkan fungsi lahan yang dikuasai namun tidak dimanfaatkan, untuk dikelola kepada petani di daerah secara massal.

Langkah ini juga diharapkan mampu mengurangi beban APBN dalam yang selama ini terfokus pada stimulus  program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 dengan alokasi pagu anggaran sebesar sebesar Rp 699,43 triliun atau nyaris Rp 700 triliun.

"Pemanfataan lahan BUMN ini penting. Baik lewat pola kemitraan dengan jangka waktu yang ditentukan. Jalan keluar ini merupakan upaya mengantisipasi kerawanan pangan, hingga menumbuhkan dunia kerja dan usaha baru," jelas Azis Syamsuddin dalam keterangan resminya, Minggu (28/3/2021).

Lahan tidur milik BUMN, juga dapat dijadikan penguat rencana program cetak sawah dengan prinsip-prinsip pokok. Salah satunya menjawab defisit pangan, hingga tidak menimbulkan polemik seperti impor beras, termasuk mengurangi konflik agraria, perampasan tanah petani dan masyarakat adat.

"BUMN punya andil besar untuk ini. Kembali pada prinsip pelibatan aktif rakyat sebagai aktor utamanya. Bukan untuk membangun food estate seperti MIFEE di Papua atau rice estate boleh BUMN atau perusahaan swasta agribisnis. Tapi ini mengedepankan pemanfaatan di tengah beban APBN yang terus meningkat dan melebarnya angka pengangguran," papar Azis Syamsuddin.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, BUMN dapat melibatkan kelompok tani sampai petani milenial yang tersebar di seluruh nusantara. "Pada posisi ini, BUMN juga bisa menggandeng pemerintah daerah dalam mengakselerasi. Lahan BUMN yang tidak produktif, menjadi solusi, di tengah kegelisahan rakyat dan pemerintah di atas bayang-bayang Utang Luar Negeri (ULN)," terang Azis.

Azis menegaskan, jika BUMN tidak bergerak untuk ikut mencari alternatif, maka dapat dipastikan pada tahun 2021, akan terjadi lonjakan stimulus yang lagi-lagi membebani APBN. Datanya ini merupakan fakta, dari tahun 2020 ke 2021 beban APBN melonjak Rp 295,4 trilun dari pagu PEN yang pertama kali disampaikan oleh pemerintah di awal tahun 2021 yakni Rp 403,9 triliun.

"Angkanya naik 20,63 persen dari realisasi anggaran PEN tahun lalu sebesar Rp 579,8 triliun. Kita tentu berharap langkah pemulihan, tidak hanya mengandalkan stimulus. Program padat karya dengan maksimalkan lahan tidur milik BUMN juga jadi solusi," jelasnya.   

Poin positif lainnya, sambung Azis, cara ini diyakni dapat memaksimalkan konsep refocussing dan penghematan pada setiap kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota.

"Negara saat ini butuh anggaran besar untuk penanggulangan pandemi. Di satu sisi Kementerian Pertanian tetap harus terus menyiapkan pangan, di sisi lain ada sektor yang tidak tergarap. Ini celah, agar di tengah kondisi saat ini, kita bisa meningkatkan kemandirian," terang Azis.

Dengan adanya pemanfaatan lahan tidur milik BUMN, ini juga bagian dari upaya mendukung Kementerian Pertanian untuk menjaga produksi melalui ketersediaan benih unggul, pupuk dan alsintan agar terjaga dengan baik.

"Insentif bagi petani yang diterbitkan selama masa pandemi, diharapkan menjaga semangat untuk bertani. Sementara perluasan areal tanam dan ekstensifikasi pertanian dan memaksimalkan produksi dengan eksisting lahan yang tersedia, tidak lagi membuat kekhawatiran. Maka intervensi BUMN sangat dibutuhkan," tegas Aziz.

Terakhir, Azis juga merespon penegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang berulangkali meminta BUMN memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam pemanfaatan lahan. Baik lahan yang akan dibuka sebagai areal persawahan maupun  lahan basah atau gambut.

Pendampingan ini penting agar masyarakat mengerti bagaimana membuat lahannya menjadi produktif. Sementara BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, hingga pemerintah daerah juga diuntungkan dengan ketersediaan stok dan menahan lonjakan harga.

"Skema ini bisa kita tiru dari negara serumpun kita Malaysia. Kendali pengembangan lahan BUMN-nya dilakukan oleh Federal Land Development Authority (FELDA). Lembaga ini menjadi semacam bapak angkat bagi masyarakat Malaysia dalam mengelola lahannya," pungkas Azis. Demikian dpr.go.id