Jakarta, BIZNEWS.ID - Seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan berbagai tantangan global, sektor ekonomi dan keuangan syariah domestik terbukti mampu bertahan, bahkan diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan. Meskipun diperkirakan akan melambat pada 2023, menurut data Bank Indonesia (2022), sektor unggulan ekonomi syariah domestik terus tumbuh membaik mencapai 5,5% (yoy) pada triwulan III 2022, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,73% (yoy).

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menilai sektor ekonomi dan keuangan syariah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan ekonomi konvensional, sehingga dinilai mampu bertahan di tengah pengaruh pandemi Covid-19.

“Sebenarnya (ekonomi dan keuangan syariah) bukan tidak terpengaruh, hanya memang tidak serentan ekonomi konvensional. Sebenarnya ada hal-hal yang dimiliki oleh ekonomi dan keuangan syariah itu, yaitu pertama, mengedepankan prinsip keadilan,” ujarnya dalam wawancaranya dengan Program Economic Challenges Spesial Ramadan Tahun 2023 Metro TV pada Selasa malam (25/04/2023).

Dalam penjelasannya, Wapres mengungkapkan bahwa di dalam ekonomi syariah, beban itu ditanggung bersama jadi untung dan resiko dibagi bersama, karena di dalam ekonomi dan keuangan syariah memungkinkan tidak ada kredit, yang ada itu pembiayaan, yang nanti bebannya berbagi hasil dan risiko.

Lebih lanjut Wapres mengatakan bahwa keunggulan lainnya adalah sektor ini tidak menggunakan prinsip spekulasi yang rentan akan ketidakpastian.

“Ekonomi syariah itu tidak ada spekulasi, tidak ada yang membuat bahaya atau merugikan orang lain. Tidak ada spekulasi, tidak ada riba, dan tidak ada beban yang tidak perlu sehingga ekonomi syariah itu bisa (bertahan),” tambah Wapres.

Dari sisi keterlibatan, menurut Wapres, ekonomi syariah mampu merangkul semua kalangan. Hal ini dikarenakan meskipun menggunakan prinsip yang diambil dari dasar ajaran Islam, Ekonomi Syariah itu diperuntukkan bagi semua orang.

“Ekonomi syariah juga ekonomi yang inklusif, artinya bukan hanya untuk orang Islam saja, ini bisa untuk semua orang. Oleh karena itu, tidak heran bahwa ekonomi syariah itu pelaku usahanya juga tidak hanya orang Islam,” tuturnya seperti dikutip wapresri.go.id.

Terakhir, Wapres juga menekankan bahwa faktor yang turut berperan dalam peningkatan sektor ekonomi dan keuangan syariah nasional adalah besarnya minat pasar global akan sektor ini. Tidak terkecuali di sejumlah negara yang bukan mayoritas muslim.

“Mulai bergeraknya minat global yang juga mulai menggandrungi ekonomi dan keuangan syariah, seperti di beberapa negara. Korea, misalnya, mereka juga menggerakkan farmasi yang halal, produk-produk halal, juga saya lihat di Taiwan dan Cina. Ini semua, seolah menjadi semacam tren global,” jelas Wapres.

Dalam wawancara tersebut, Wapres juga menjelaskan bahwa pengalaman di masa pandemi turut berpengaruh terhadap peluang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, sehingga hal ini dapat dijadikan pembelajaran untuk terus mengembangkan sektor ini.

“Pelajaran itu diambil dari adaptasi terhadap digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi, karena kedua hal tersebut memang menjadi kunci pelayanan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi dan keuangan syariah pun tidak bisa hanya bertahan dengan menggunakan atau mengembangkan adaptasi terhadap digitalisasi,” ungkap Wapres.

Tidak hanya itu, tambah Wapres, pandemi memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk bekerja sama. Upaya ini patut dilakukan agar pemerintah dan pelaku ekonomi dapat tetap bertahan menghadapi berbagai tantangan.

“Karena adanya tantangan pandemi akhirnya ada rasa, wah ini perlu dibangun kolaborasi untuk bisa bertahan dan bisa baik, yaitu antara regulator, pelaku usaha, kemudian juga organisasi kemasyarakatan, bahkan seperti kalau di kita itu ada MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), ada IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), dan juga Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama [Indonesia],” tambahnya.

Hadir mendampingi Wapres dalam wawancara ini, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma.