NTB, BIZNEWS.ID - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mendukung berjalannya program Sekolah Perempuan sebagai upaya mendorong kontribusi perempuan dalam pembangunan. Sekolah Perempuan sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender, berkontribusi dalam memberdayakan perempuan dengan mengenali kemampuan diri, potensi sekitarnya, mengatasi masalah yang dihadapi, dan mengetahui hak-hak mereka dalam program pembangunan, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di daerahnya.

Menteri Bintang mengunjungi Sekolah Perempuan di Desa Montong Betok, Nusa Tenggara Barat yang diinisiasi oleh KAPAL Perempuan dan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) sebagai salah satu dari tiga Sekolah Perempuan di tiga desa piloting dan telah direplikasi oleh Pemda Kabupaten Lombok Timur di 10 desa lainnya.

“Program sekolah perempuan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender. Sekolah Perempuan merupakan bentuk Pengarusutamaan Gender di tingkat akar rumput untuk lebih memberdayakan perempuan, sekaligus untuk meningkatkan partisipasi dan statusnya sebagai anggota masyarakat,” tegas Menteri Bintang dalam rangka Kunjungan Kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat pada kegiatan Dialog Menteri Pemberdayaan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Bersama anggota Sekolah Perempuan Tangguh di Desa Montong Betok, Lombok Timur.

Menteri Bintang menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan mewujudkan pembangunan yang adil untuk semua. Hal tersebut mengingat masih rendahnya keterwakilan perempuan di tingkat pemerintahan, termasuk yang berada di tingkat desa. Diantara 74 ribu lebih desa yang ada di Indonesia, hanya terdapat 3.966 kepala desa perempuan atau sekitar lima persen dari total kepala desa yang ada.

“Merupakan kebanggaan bagi saya ketika mendengar dampak positif dan berbagai progres yang sudah diraih Sekolah Perempuan yang tersebar di beberapa desa di Lombok Timur ini. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Mudah-mudahan ibu-ibu yang tergabung di Sekolah Perempuan ini sudah mulai berani mengambil peran untuk berpartisipasi  dalam pembangunan di daerah asal ibu-ibu masing-masing,” jelas Menteri Bintang seperti dikutip kemenpppa.go.id

Untuk mengupayakan pemberdayaan perempuan di daerah pedesaan, Kemen PPPA juga menggagas program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diawali dengan mengembangkan 10 model di sepuluh desa. Salah satu indikator pelaksanaan DRPPA adalah pelibatan perempuan desa dalam pemerintahan desa, baik sebagai Kepala Desa atau anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), untuk membuktikan peran perempuan sebagai seorang pemimpin.

Bupati Lombok Timur, Sukiman Azmy turut menyampaikan peran serta Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan melalui upaya menurunkan perkawinan anak, stunting dan gizi buruk yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Kepala Dinas P3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Lombok Timur, Ahmad menyampaikan upaya yang telah dilakukan dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diantaranya dengan memasukan PPPA sebagai salah satu misi dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),  dan adanya Peraturan Daerah terkait pengarusutamaan gender, tindak pidana perdagangan orang dan pencegahan perkawinan anak.

“Dalam rangka mendukung kebijakan, Sekolah Perempuan telah ada di 13 lokasi dan kedepan akan ditingkatkan supaya 21 kecamatan akan memiliki Sekolah Perempuan,” jelasnya.

Ketua Sekolah Perempuan Desa Montong Betong, Fauziah mengapresiasi keberadaan Sekolah Perempuan yang telah meningkatkan kualitas dirinya sebagai perempuan yang berdaya di tingkat masyarakat melalui partisipasinya sebagai satu-satunya perempuan dalam tim penyusun RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).

“Ketika Pilkada 2016 dilaksanakan, kami Sekolah Perempuan Desa Montong Betok berusaha memastikan agar visi misi calon Kepala Desa mendukung atau mengakomodir kebutuhan perempuan. Oleh karenanya, kami melakukan kontrak politik dengan semua Calon Kepala Desa. Jadi siapapun Kepala Desa yang terpilih dia harus memperhatikan kebutuhan perempuan,” ungkap Fauziah.

Selain Fauziah, terdapat banyak anggota lain yang turut serta merasakan manfaat dan pengembangan diri dari keikutsertaannya dalam Sekolah Perempuan. Pengembangan diri tersebut diantaranya disampaikan oleh Sekretaris Sekolah Perempuan Desa Montong Betok, Siska yang terjun langsung dalam menangani kasus perkawinan anak, kekerasan terhadap perempuan dan pelecehan terhadap anak.

Wujud pemberdayaan perempuan juga disampaikan oleh anggota Sekolah Perempuan Desa Montong Betok, Rusmini yang aktif menjalankan UMKM berkat dorongan program dan pelatihan kewirausahaan perempuan berperspektif gender yang dipelajari dari Sekolah Perempuan.

Dalam kunjungannya ke Sekolah Perempuan Desa Montong Betok, Menteri Bintang turut menyambangi produk-produk kerajinan dan makanan kecil hasil dari UMKM binaan Sekolah Perempuan. Produk tersebut diantaranya kain tenun, keripik, manisan dan berbagai produk lainnya.