Jakarta, BIZNEWS.ID - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyampaikan refleksinya menuju pergantian tahun 2022 ke tahun 2023. Menurut Syarief, tahun 2022 menjadi tahun pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 yang, dengan susah payah, terlewati dengan cukup baik. Namun begitu, berbagai dinamika kebangsaan yang terjadi sepanjang tahun 2022 menyiratkan beberapa catatan kritis. Berbagai kebijakan pemerintah menyisakan banyak tanda tanya yang berdampak nyata terhadap keberlanjutan hidup rakyat.

Syarief menyebutkan, Pandemi Covid-19 yang pernah menimpa Indonesia menyebabkan munculnya masalah ekonomi dan sosial di tengah masyarakat. Akibat Pandemi Covid-19, hampir 3 juta orang kehilangan pekerjaannya, baik karena di-PHK oleh perusahaan hingga karena perusahaannya telah gulung tikar. Tentu, kita berharap,setelah Pemerintah dapat mengatasi Covid 19 dan ekonomi yang mulai membaik, rakyat  yang berada pada usia kerja mendapat prioritas dalam penyediaan lapangan kerja sehingga mereka memiliki pekerjaan kembali pada tahun 2023 mendatang.

Syarief juga mendesak Pemerintah agar tidak terus mempersulit masyarakat dengan kebijakannya, seperti kenaikan BBM dan bahan pokok. Selama tahun 2022, beberapa bahan pokok mengalami kenaikan harga. Bahkan, minyak goreng sempat mengalami kenaikan fantastis hingga mengalami kelangkaan di pasaran. Tidak hanya itu, Pemerintah juga membuat kebijakan yang tidak pro rakyat dengan menaikkan harga BBM Bersubsidi yakni pertalite dan solar sehingga berdampak pada inflasi. Padahal, stabilitas inflasi sangat berdampak pada ketahanan ekonomi nasional.

Menurut Politisi Senior Partai Demokrat ini, pemerintah perlu memfasilitasi koperasi dan UMKM. Pemerintah harus terus memastikan akses permodalan yang mudah, fasilitasi berkelanjutan, dan permudah legalitasnya. Ini langkah nyata yang harus dilakukan pemerintah. Pemberian KUR dan bantuan permodalan harus dipermudah, diperluas disesuaikan dengan karakteristik koperasi dan UMKM. Pada era Pak SBY, keberpihakan ini sangat nyata terlihat dan kami dari Fraksi Partai Demokrat pun terus memberikan perhatian kepada UMKM dan Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

Meskipun pertumbuhan ekonomi sempat membaik, namun Syarief Hasan memberikan catatan penting, khususnya pada persoalan utang luar negeri. Tercatat, utang Indonesia kita lebih dari Rp7.554 Triliun atau hampir setara 41% dari PDB. Rasio debt service terhadap penerimaan mencapai 46,77 persen dan rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan mencapai 19,06 persen melampaui rekomendasi IMF dan BPK RI yang berarti semakin membahayakan keuangan nasional. Dalam Hasil Review atas Kesinambungan Fiskal, BPK RI menyebutkan terjadi tren penambahan utang Indonesia dan biaya bunga yang melampaui Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga berbahaya bagi kondisi fiskal nasional.

"Pemerintahan Jokowi mesti mencontoh kebijakan Presiden SBY, dimana Indonesia berhasil menekan rasio utang hingga di angka 24% dan memacu ekonomi tumbuh konsisten rata rata 6.0%. Indonesia kala itu menjadi salah satu negara diantara 3 negara dengan pertumbuhan tertinggi di dunia. Pemerintah harus kreatif dan inovatif dalam menggali dan mengoptimalisasi sumber-sumber penerimaan dalam negeri, tanpa mengandalkan utang luar negeri yang membahayakan keuangan nasional", ungkap Profesor di bidang Strategi Manajemen Koperasi dan UKM ini seperti dikutip mpr.go.id.

Menurut Syarief, utang yang menggunung adalah dampak langsung dari kebijakan proyek mercusuar yang masih polemis bagi kemaslahatan rakyat. Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung yang kerapkali dikritik publik terbukti menyelip banyak persoalan . Biaya investasi yang membengkak sangat mungkin tercatat menjadi kerugian keuangan negara. Sama halnya dengan pembangunan Ibukota Negara (IKN) yang sangat ambisius dan terkesan kejar target, kita semua khawatir ini akan menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya, bahkan generasi kita kemudian. Padahal, sejatinya infrastruktur ini ditujukan untuk manusia, membawa kemaslahatan bagi publik. Bukan proyek mercu suar

Dalam konteks kebijakan luar negeri, Syarief mengapresiasi Pemerintah yang telah menjalankan tanggung jawab Presidensi G20 tahun 2022 dengan baik dan akan memegang keketuaan ASEAN tahun 2023. Syarief Hasan berharap, dari perhelatan akbar tersebut, Pemerintah dapat mendorong kerjasama strategis antara Indonesia dengan negara lain yang saling menguntungkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Syarief Hasan juga mendorong Pemerintah untuk terus berkontribusi dalam perdamaian dunia dengan berprinsip pada politik bebas aktif sebagaimana amanat UUD NRI 1945.

Dalam konteks demokrasi, Syarief Hasan juga mengecam keras adanya isu-isu penundaan Pemilu 2024. Syarief Hasan menilai, Penundaan Pemilu hanya akan menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan nasional hingga pelanggaran konstitusi UUD NRI 1945. "Tokoh-tokoh yang selalu mendengungkan penundaan Pemilu harusnya menghormati konstitusi dan penyelenggara Pemilu 2024, serta mendengarkan aspirasi rakyat yang tidak menginginkan penundaan Pemilu 2024. Kami dari Fraksi Partai Demokrat akan terus mengawal proses Pemilu 2024 agar berjalan dengan baik, lancar, dan tepat waktu sesuai konstitusi dan UU.", lanjut Syarief Hasan.

Syarief juga memandang perlunya menekan agar oligarki politik tidak semakin kuat dengan mengevaluasi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang membatasi peluang putra/ putri terbaik bangsa maju dalam pemilihan presiden. Syarat presidential threshold 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional yang sekarang berlaku membatasi pilihan rakyat memilih calon pemimpin. Menurut Syarief, sudah seharusnya aturan ini dihapus atau jika memang kita konsisten bahwa pengajuan calon presiden hanya dilakukan oleh partai politik sebagaimana amanat Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, maka setiap partai politik yang telah lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) punya hak, peluang, dan posisi yang sama dalam mengajukan calon pemimpin bangsa.

Dalam konteks hukum, adanya sejumlah legislasi yang memicu kontroversi publik seperti UU Cipta Kerja dan KUHP menjelaskan kelemahan pemerintah dalam menyerap aspirasi rakyat. Padahal seharusnya setiap regulasi mendapatkan masukan, saran, dan partisipasi publik seluas-luasnya. Akhirnya, berbagai regulasi tersebut menyisakan persoalan-persoalan lanjutan. Putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja adalah “konstitusional bersyarat” menjadi bukti lemahnya pemerintah dalam menyusun kerangka kebijakan yang partisipatif, demokratis, dan konstitusional. Di sisi lain, klausula “penyerangan kehormatan presiden dan/atau wakil presiden” dalam KUHP menyisakan kecemasan dan ancaman terhadap demokrasi.

Bahkan yang lebih disayangkan, pemerintah mengeluarkan Perpu No.2/2022 tentang Cipta Kerja di akhir tahun 2022. Pada 30 Desember 2022, Presiden Jokowi menandatangani Perpu Cipta Kerja sekaligus mencabut pemberlakuan PPKM. Ini ironi dan anomali kebijakan. Melandaskan Perpu Cipta Kerja pada kegentingan memaksa yang salah satunya karena pandemi covid. Sungguh suatu logika yang bias dan dangkal. Pemerintah rupanya tidak melaksanakan amanat Putusan MK itu, malah mengambil jalan pintas jalan lain  konstitusi. Ini bukanlah suatu tradisi yang benar dalam negara hukum yang demokratis.

Anggota Komisi Pertahanan DPR ini mendorong penguatan keamanan nasional dan pertahanan negara. "Kita berharap, sistem keamanan nasional terus dilakukan pembenahan dengan pendekatan yang humanis. Selain itu, sistem pertahanan negara juga harus terus diperkuat dengan memperhatikan perbatasan-perbatasan negara, khususnya Laut Natuna Utara. Saya berharap, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono berkolaborasi dengan Kepolisian dan elemen lainnya dapat terus menjaga kedaulatan NKRI.", ungkap Syarief Hasan.

Syarief juga memberikan perhatian serius terhadap isu kebencanaan di Indonesia. Pada akhir tahun 2022, terjadi bencana di Kabupaten Cianjur dan sekitarnya yang membuat kerusakan dan jatuhnya korban jiwa. Syarief Hasan juga turun langsung untuk bertemu dengan para pengungsi dengan membawa bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana gempa. Syarief Hasan berharap, Pemerintah segera membangun disaster warning system untuk mencegah potensi korban jiwa di lokasi potensi bencana alam dan segera menyelesaikan pembangunan rumah atau relokasi rumah untuk para korban bencana alam di berbagai daerah.

Secara pribadi Syarief juga mengucapkan syukur dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak atas pencapaiannya pada 2022. Disamping telah menyelesaikan  tugas2 legislasi baik sebagai Wakil Pimp MPR RI juga sebagai anggota Komisis 1 Pada bulan Maret 2022, Syarief Hasan juga resmi dikukuhkan menjadi Profesor (Guru Besar) dalam bidang Ilmu Strategi Manajemen Koperasi dan UMKM dari Universitas Negeri Makassar pada Maret lalu. Kemudian, Syarief Hasan juga mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Jepang yakni “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star” yang diserahkan langsung oleh Kaisar Jepang dan Perdana Menteri Jepang di Istana Kekaisaran Tokyo pada November lalu. Penghargaan ini menjadi bukti adanya berkontribusi besar terhadap peningkatan hubungan politik dan ekonomi Indonesia dengan Jepang.

"Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga saya atas dukungannya selama ini. Saya juga menyampaikan terima kasih Pak SBY yang telah menjadi mentor saya dan terima kasih kepada Ketum Partai Demokrat AHY serta seluruh keluarga besar Partai Demokrat. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak dan seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi inspirasi saya untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara.", ungkap Syarief Hasan.

Akhir kata, Syarief Hasan juga menyampaikan selamat Tahun Baru 2023. “Saya atas nama pribadi, Anggota Komisi I DPR RI, dan Pimpinan MPR RI menyampaikan selamat Tahun Baru 2023. Semoga tahun 2023 menjadi tahun-tahun yang penuh dengan kebaikan, kebermanfaatan, dan prestasi. Kami dari Partai Demokrat berkomitmen untuk terus bersama dengan rakyat.

Tahun 2023 diproyeksikan menjadi tahun yang menantang dan dibayangi ketidakpastian. Ancaman resesi, bahkan stagflasi, dinamika geopolitik kawasan dan global, serta terganggunya rantai pasok komoditas global, krisis energy dan  lingkungan akibat dampak dari perang Rusia - Ukraina harus diwaspadai. Perkembangan geopolitik di beberapa kawasan global juga menjadi ancaman bagi ekonomi global khususnya neraca perdagangan semua negara termasuk Indonesia.

"Untuk itu  perlu terus dibangun kesiapsiagaan kolektif, sinergi dengan seluruh pemangku kebijakan dalam tataran regional dan global. Indonesia harus ikut mampu menjadi pemain kunci dalam mewujudkan arsitektur keamanan dan perdamaian dan 

ekonomi global sesuai perannya dalam G-20 sebelumnya dan sebagai ketua  Asean saat ini," tutup Syarief.