Jakarta, BIZNEWS.ID - Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Rabu (10/11). Kunjungan ini merupakan kunjungan resmi perdana PM Ismail Sabri sejak ia dilantik pada 21 Agustus 2021 lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi dan PM Ismail Sabri menyaksikan pertukaran dua Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua negara yang sebelumnya telah ditandatangani.

Pertama, MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim RI dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah.

Kedua, MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Kerja Sama dan Bantuan Administrasi Timbal Balik di Bidang Kepabeanan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Menteri Keuangan Malaysia Zafrul Tengku Abdul Aziz.

“Sebagai negara tetangga dekat dan bangsa serumpun kita harus memperkuat kerja sama berdasarkan prinsip yang saling menghormati dan saling menguntungkan,” ungkap Presiden seperti dikutip Kemenkeu.go.id.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah isu yaitu mengenai pentingnya kerja sama perlindungan warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Dalam kaitan ini, Presiden mendorong agar MoU mengenai perlindungan tenaga kerja domestik Indonesia dapat segera diselesaikan.

Selanjutnya, Presiden juga ingin agar kedua negara segera menyelesaikan negosiasi batas negara, baik batas darat maupun batas laut. Kedua pemimpin juga membahas hal terkait pemulihan ekonomi pascapandemi.

“Guna mendukung upaya pemulihan ekonomi, tadi kita juga sudah sepakat untuk dibuat Travel Corridor Arrangement (TCA) yang secara bertahap nanti akan kita membukanya satu per satu,” jelas Presiden.

Selain isu bilateral tersebut, Presiden Jokowi dan PM Ismail Sabri juga membahas sejumlah isu kawasan, antara lain soal situasi di Myanmar dan Laut China Selatan.