Jakarta, BIZNEWS.ID - Pemerintah sangat berkomitmen dalam meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia (SDM). Hal itu dibuktikan dengan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2018 sebesar 71,39% menjadi 71,94% pada tahun 2020.

Akan tetapi, masih banyak permasalahan terkait pembangunan manusia yang perlu diselesaikan terutama dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan Global Nutrition Report (GNR) tahun 2020 menunjukkan Indonesia mengalami triple burden masalah gizi, yaitu gizi mikro, makro, dan gizi lebih.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah gizi di Indonesia perlu komitmen berkelanjutan.

“Masalah gizi ini perlu komitmen yang tinggi dan terus menerus dari semua pihak. Diantaranya, yaitu untuk menurunkan angka stunting hingga 14% di tahun 2024 sesuai target yang ditetapkan Presiden,” ujarnya saat mewakili Menko PMK pada puncak acara Scaling Up Nutrition (SUN) Annual Meeting 2021 secara daring, Selasa (23/11) seperti dikutip kemenkopkm.go.id.

Permasalahan utama terkait gizi di Indonesia, antara lain yaitu masih rendahnya capaian determinan gizi seperti anemia pada wanita usia subur dan ibu hamil. Sedangkan stunting, menurut Agus, harus memperhatikan kejadian balita wasting dan kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil serta anemia pada remaja.

Kondisi tersebut akan sangat mempengaruhi sejumlah SDM dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Pada masa itu, SDM dituntut memiliki kualitas yang mampu beradaptasi dengan perkembangan industri yang serba digital atau robot.

“SDM masa depan yang dibutuhkan adalah tidak stunted, mampu berdaptasi dengan cepat, inovatif dan kreatif sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman. Ini adalah kesempatan yang harus kita manfaatkan untuk bisa mencapai peluang Indonesia Emas 2045,” pungkas Agus.

Salah satu hal yang juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam penanganan masalah gizi khususnya stunting, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Harapannya dengan kebijakan tersebut akan mempercepat pencapaian target 14% di tahun 2024.

“Kepada para pimpinan daerah dan jajarannya serta seluruh pemangku kepentingan juga harus saling bersinergi. Kerja keras, gotong-royong semua pihak harus terus ditingkatkan dalam upaya kita untuk mempercepat penurunan stunting dan tentunya juga untuk percepatan perbaikan gizi anak Indonesia,” tandasnya.

Turut diundang pada kesempatan tersebut, Presiden RI Joko Widodo, MenPPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Kesehatan Budi G Sadikin, Coordinator of SUN Movement at the Global Level 5, pejabat pimpinan tinggi K/L, para Kepala Daerah, Lead of SUN Network beserta anggota, perwakilan mitra, organisasi, dan dunia usaha, perwakilan akademisi dari berbagai profesi.