Jakarta, BIZNEWS.ID - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengupayakan percepatan penataan sistem logistik nasional sebagaimana amanat dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020. Mendukung kebijakan ini, Kemenkeu mengadakan Forum Eselon I Percepatan Implementasi Program National Logistics Ecosystem (NLE) dengan mengundang 22 pejabat eselon I lintas Kementerian/ Lembaga(K/L) dan 4 pimpinan BUMN di Kantor Pusat PT Angkasa Pura II Bandar Udara International Soekarno Hatta, Senin (11/12).

Pertemuan kali ini membahas perkembangan NLE yang telah diimplementasikan secara bertahap pada 46 pelabuhan dan juga upaya penguatan kolaborasi dan sinergi antar K/L untuk mewujudkan ekosistem logistik nasional yang lebih kompetitif. 

“Ini adalah langkah monitoring kita dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 untuk menjalankan sistem yang telah ditetapkan, dan sejak Tahun 2020 sudah banyak langkah yang kita lakukan hingga saat ini. Sejalan dengan ini penting untuk kita di penghujung tahun 2023 ini kita bisa melihat progress sampai dengan tahun 2023 dan membahas mengenai planning kita di tahun 2024” ungkap Direktur Jenderal Bea Cukai Kemenkeu, Askolani selaku Ketua Tim Nasional Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

Menuju penghujung tahun 2023 ini, seluruh rencana aksi NLE diproyeksikan dapat dicapai pada akhir tahun 2023 untuk kemudian dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi serta penyempurnaan tiap layanan. Melalui data yang diperoleh dari perhitungan mandiri, perhitungan oleh pihak ketiga (pihak independen) juga testimoni dari pelaku usaha didapati bahwa layanan NLE telah memberikan efisiensi waktu dan biaya. 

Selain itu, NLE juga menjadi tools untuk mencapai target biaya logistik pada 2045. Untuk itu, dalam forum ini juga dilakukan pembahasan strategi perluasan implementasi NLE yaitu dengan adanya clustering pelabuhan untuk menentukan layanan yang sesuai dengan karakter masing-masing pelabuhan (best fit). Sementara itu untuk perbaikan logistik nasional serta peningkatan indeks LPI, diperlukan langkah dan kolaborasi lanjutan antar K/L, diantaranya dalam hal SLA (Service-Level Agreement) dan BCP (Business Continuity Planning), National Track & Trace, penguatan payung hukum NLE, efisiensi cost structure, kerja sama lanjutan dengan World Bank, reformasi pelayaran, dan harmonisasi kode pelabuhan. 

“Perkembangan dari NLE ini hasilnya sangat bagus. Terkait SLA dan BCP, SLA ini sangat penting untuk kelanjutan dari bagaimana kita bisa memastikan semua berjalan sesuai standar, dan kami mengapresiasi karena tindak lanjutnya sangat bagus, bahwa terkait dengan SSm QC untuk karantina SLA-nya sudah ada kemudian terkait dengan perizinan yang melibatkan 18 K/L sudah kita selesaikan, dan beberapa yang belum akan kita kejar sampai dengan akhir tahun. Untuk BCP juga, karena kita memanfaatkan digital dan hampir semua platform yang disampaikan tadi terkait dengan Single Submission itu melalui Sistem Indonesia National Single Window, kita sangat berharap bahwa semua bisa care karena jika ada satu bisnis yang terhambat pasti akan menghambat bisnis yang lainnya”, ungkap Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Kemenkeu Oza Olavia dalam acara yang sama. Demikian Kemenkeu.go.id.