Jakarta, BIZNEWS.ID - Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi angka stunting di Provinsi Aceh mengalami penurunan sebesar 2% dimana pada tahun 2021 sebesar 33,2% menjadi 31,2% di tahun 2022 kemarin.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy optimis Provinsi Aceh dapat dengan cepat menurunkan angka stunting. 

Namun, masih banyak persoalan yang perlu menjadi perhatian salah satunya kurang tercukupi kebutuhan gizi pada balita dan ibu hamil sehingga perlu ditangani secara bersama. Salah satu penyebabnya adalah pola perilaku masyarakat serta kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait pola asuh dan konsumsi makanan bergizi.

Ia berpesan kepada seluruh pimpinan daerah yang ada di Provinsi Aceh untuk selalu memperhatikan dan memberikan makanan yang bergizi serta tinggi protein hewani bagi balita dan ibu hamil. 

"Saya berpesan kepada seluruh kepala daerah kalau bisa balita dan ibu hamilnya diperhatikan kandungan gizinya, perbanyak makanan yang mengandung protein hewani seperti telur, ikan, atau daging ayam, kalau dulu dikasih biskuit sekarang diutamakan pangan lokal," Kata Muhadjir saat memberikan arahan dalam Roadshow Dialog Stunting secara daring pada Jum'at (27/01/2023). 

Berbagai inovasi terus dilakukan misalnya, Pj. Bupati Aceh Tamiang Meurah Budiman menerapkan Program Pemberian Makan Bayi serta Anak (PMBA) yang disertai dengan edukasi dan kerjasama lintas sektor. 

PMBA merupakan salah satu intervensi terintegrasi dalam percepatan penanggulangan stunting dengan penerapan standar emas pemberian makan bayi dan anak. 

"Program PMBA ini melalui Gerakan Makan Bersama terus kami gencarkan untuk anak stunting yang bahan makanannya diambil dari hasil pemanfaatan Perkarangan Pangan Lestari, " Tuturnya.

Kegiatan Perkarangan Pangan Lestari merupakan upaya untuk meningkatkan ketersediaan makanan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan bahan pangan yang beragam, bergizi, serta seimbang dengan memanfaatkan  jenis-jenis makanan lokal. 

Selain itu hal yang hampir serupa juga dilakukan oleh Kabupaten Aceh Besar dalam pemenuhan gizi balita dan anak stunting. Menurut Muhammad Iswanto selaku Penjabat Bupati mengatakan, pihaknya telah melaksanakan program Pemberian Makanan Tambahan dengan sasaran ibu hamil dan balita. 

"Upaya yang kami lakukan untuk penurunan angka stunting ini melalui program Pemberian Makanan Tambahan dengan memanfaatkan jenis makanan lokal seperti menambahkan komposisi daun kelor pada sup balita," Jelasnya seperti dilansir kemenkopkm.go.id. 

*Lakukan Pencocokan Data P3KE

Permasalahan stunting juga tidak terlepas dari kasus kemiskinan ekstrem yang melanda beberapa keluarga di Indonesia. Penduduk miskin ekstrem berpotensi melahirkan anak stunting.

Menurut Penjabat Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq menyampaikan, terkait dengan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang telah dilakukan melalui beberapa program pemberdayaan ekonomi kreatif bekerjasama dengan mitra pembangunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya. 

"Kami telah bekerjasama dengan berbagai mitra pembangunan yang ada di Aceh untuk meningkatkan pendapatan masyarakat seperti pemberdayaan petani di beberapa desa,  melaksanakan program padat karya tunai, serta melakukan _updating_ data kemiskinan ekstrem _by name by addres_," Ucapnya. 

Menko Muhadjir menyebut terkait dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) harapannya sudah didapatkan oleh masing-masing desa sehingga jika terdapat perbedaan dapat langsung direvisi dan dilaporkan kembali ke Kemenko PMK. 

“Data P3KE sudah didapatkan, namun apabila tidak cocok di lapangan masing-masing nantinya desa boleh merevisi dan kemudian dapat dilaporkan kembali ke Kemenko PMK. Mereka yang diutamakan berada di kategori miskin ekstrem adalah di desil 1 dan desil 2. Alat-alat antropometri di seluruh posyandu dan USG juga akan diupayakan di seluruh puskesmas agar segera terpenuhi.” Ujar Muhadjir.

Road Show Dialog Stunting sudah memasuki hari ke-enam bersama Provinsi Aceh di 2 Kota dan 9 Kabupaten. Roadshow akan terus berlanjut ke Provinsi lainnya terutama untuk wilayah prioritas stunting dan kemiskinan ekstrem.