Jakarta, BIZNEWS.ID - Sesuai arahan Presiden, pemerintah melaksanakan tranformasi digital dan integrasi bantuan sosial. Pemerintah melalui Tim Pengendali Bantuan Sosial Nontunai mulai melakukan uji coba transformasi digital integrasi bansos nontunai. Uji coba ini salah satunya dilakukan di Desa Tanjungpura, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, pada Sabtu (20/11).

Asisten Deputi Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Herbin Manihuruk menjelaskan, integrasi bantuan sosial merupakan bagian dari agenda reformasi perlindungan sosial.

“Ujicoba Transformasi Digital Integrasi Bansos Nontunai  bertujuan untuk memperbaiki penyaluran bansos sehingga lebih efisien, tepat sasaran, memudahkan penerima manfaat, dan meningkatkan akuntabilitas," ujar Herbin dalam kegiatan pemantauan Ujicoba Penyaluran Digitalisasi Bansos di Kabupaten Tasikmalaya.

Herbin menerangkan, uji coba dilakukan untuk mengumpulkan fakta lapangan dan membuktikan apakah skema transformasi yang direncanakan memang memudahkan penerima manfaat, meningkatkan akuntabilitas, dan dapat diperluas secara nasional, dan bersifat jangka panjang.

"Hal ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mendorong kebijakan berbasis bukti (evidence-based policymaking),” tuturnya seperti dikutip kemenkopkm.go.id

Uji coba akan dilakukan kepada sekitar 2.000 keluarga penerima manfaat (KPM) mulai tanggal 20 November sampai dengan 12 Desember 2021 di 7 kabupaten/kota di 7 provinsi terpilih, yaitu; 1) Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu, 2) Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, 3) Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, 4) Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 5) Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, 6) Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan 7) Kab. Jayapura, Papua.

Dalam uji coba ini, keluarga penerima manfaat (KPM) dapat memanfaatkan bantuan dengan menggunakan financial technology “satu aplikasi bansos melalui tiga moda transaksi baru” yaitu; 1) kode QR berbasis standar nasional Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), 2) teknologi pesan singkat USSD/SMS, dan 3) biometrik wajah.

"Pada saat disaksikan transaksinya, seluruh moda yang diujicobakan (QRIS/Biometrik/USSD) dapat lancar digunakan untuk bertransaksi dalam pemanfaatan bansos. Baik KPM maupun penjual menerima informasi yang jelas terkait jenis komoditas dan harga yang dibelanjakan," tutur Asdep Herbin.

Adapun program yang disalurkan mencakup; 1) Program Keluarga Harapan (PKH), 2) Program Sembako, 3) subsidi LPG, dan 4) subsidi listrik. Penyaluran dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing program yang diujicobakan. Besaran bantuan uji coba per penyaluran adalah sesuai besaran per penyaluran untuk PKH, Rp200 ribu untuk Program Sembako, Rp15 ribu untuk subsidi LPG, dan Rp50 ribu untuk subsidi listrik.

Penyaluran uji coba dilakukan dalam dua tahap pada bulan November dan Desember 2021. KPM akan dapat memanfaatkan bantuan untuk membeli bahan pangan, isi ulang LPG 3 kg, dan/atau membeli token atau membayar rekening listrik di berbagai e-warong (merchant) yang ditunjuk dengan menggunakan moda transaksi pilihan.

Uji coba transformasi digital integrasi bansos merupakan kerja bersama lintas kementerian/lembaga, yaitu Kemenko PMK, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Staf Presiden, dan Sekretariat TNP2K. Uji coba ini juga didukung oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), PT Pos Indonesia, PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), PT Pertamina, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) serta dukungan penuh dari pemerintah daerah wilayah uji coba.

KPM peserta uji coba dan masyarakat dapat menyampaikan aduan, apresiasi, maupun permintaan informasi terkait uji coba transformasi digital integrasi bansos melalui tim pelaksana di lapangan dan kanal SP4N-LAPOR! (SMS ke 1708 dengan format BD2021[spasi]pesan atau via laman https://page.lapor.go.id/bd2021)

"Hasil ujicoba ini sebagai bahan usulan rekomendasi kepada Tim Pengendali Bansos Non Tunai dalam menyiapkan moda transaksi selain Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berbasis teknologi," ungkap Asdep Herbin Manihuruk.

Dalam kegiatan tersebut hadir Sekda Kab. Tasikmalaya Mohamad Zen, Kepala Dinsos PMDP3A Kab. Tasikmalaya Roni A. Sahroni, Tim Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, Tim Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial,  Perwakilan Bank Indonesia Cabang Tasikmalaya, Perwakilan BRI Cabang Tasikmalaya, Perwakilan PT POS Cabang Tasikmalaya, Perwakilan PT Pertamina Cabang Tasikmalaya.