Jakarta, BIZNEWS.ID - Presidensi G20 tahun 2022 menjadi momen penting bagi Indonesia untuk memimpin perubahan dunia. Dalam momen penting ini, salah satu transformasi yang diusung Indonesia yakni transformasi digital, termasuk di dalamnya adalah transformasi industri menuju industri 4.0 serta transformasi Labour20 (L20) menuju digitalisasi yang menjadi bagian utama dari pesan Indonesia untuk dunia.

"Oleh karena itu sangat diharapkan bahwa L20 bisa membuat semacam piloting, contoh soal, ataupun lighthouse agar bisa didorong keberhasilan dari transformasi ini dan dari segi retraining reskilling, serta ditambah lagi dari segi kesejahteraan. Tentu ini bisa direplikasi oleh negara lain,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan dalam acara Kick-Off Meeting Labour20 di Jakarta, Senin (31/01)

Sebagai informasi, pertemuan serikat pekerja mendapatkan pengakuan kelembagaan sebagai L20 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Prancis tahun 2011. Pengakuan tersebut membuat L20 sejajar dengan B20. Kemudian, pada KTT G20 di Los Cabos tahun 2012, pemimpin L20 dan B20 diundang Presiden Calderon dan sejak saat itu L20 dan B20 kembali bertemu dan berkolaborasi dalam G20.

“Delegasi serikat pekerja akan bertemu dengan pemimpin negara G20 yang menghadiri KTT, dan gagasan-gagasan ini tentu bisa untuk diusulkan dalam lingkup stabilisasi lapangan kerja, perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak krisis maupun terdampak pandemi Covid-19,” ungkap Menko Airlangga seperti dikutip ekon.go.id.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah pada tahun 2021 juga memberikan Bantuan Subsidi Upah dengan anggaran 8,8 triliun rupiah untuk 8,8 juta buruh atau pekerja. Selain itu, untuk meningkatkan keterampilan, Pemerintah meluncurkan Program Kartu Prakerja yang selama tahun 2020 hingga 2021 telah menjangkau 11,4 juta orang.

“Ini adalah program pertama Pemerintah secara full digital dari hulu ke hilir. Sekarang program ini juga telah memasukkan unsur face recognition. Jadi, sudah fully AI dan pembayarannya dari bendahara negara langsung ke e-wallet peserta,” lanjut Menko Airlangga.

Intervensi Pemerintah yang efektif serta structural reform dilakukan Pemerintah agar para pekerja mudah mendapat akses lapangan pekerjaan dan juga lapangan pekerjaan yang inklusif terutama bagi para penyandang disabilitas.

“Kita harus juga mendorong agar seluruh kegiatan berbasis usaha memberikan tempat yang ramah bagi para penyandang disabilitas, sehingga ini menjadi tantangan inclusiveness ke depan,” kata Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga berharap melalui L20 Indonesia dapat memimpin organisasi serikat pekerja kelompok negara-negara G20 dan juga undangan dari berbagai lembaga internasional agar dapat menyepakati terobosan aksi nyata untuk pemulihan dan perlindungan para tenaga kerja.

“Yang saat ini tentunya diharapkan adalah kita bisa tuntaskan dari kemiskinan maupun dari pengangguran. Pertemuan L20 dalam Presidensi G20 Indonesia juga perlu memberikan hasil nyata bagi negara-negara berkembang lainya dan juga negara-negara tertinggal lainnya. L20 tentunya juga harus memperjuangkan manfaat bagi kelompok pekerja rentan seperti kaum perempuan dan penyandang disabilitas. Seluruh dunia tahun ini akan memperhatikan Indonesia. Saya berharap L20 juga mengikuti protokol kesehatan secara disiplin,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Chair dan Co-Chair L20, Co-Sherpa G20, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Ketua Umum KADIN Indonesia, Ketua Umum APINDO, serta Working Group W20 dan B20.