Jakarta, BIZNEWS.ID - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melaksanakan program pelatihan kewirausahaan berperspektif gender sebagai upaya mendorong para perempuan kelompok rentan untuk terlibat dalam perekonomian sebagai wirausaha. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan Arahan Presiden Joko Widodo kepada Kemen PPPA, yaitu pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan yang berperspektif gender.

“Ini menjadi salah satu upaya utama kita, karena kita beranggapan apabila perempuan bisa mandiri secara ekonomi, maka dia bisa berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan keluarganya. Saat ini, kami terlebih dahulu fokus memberdayakan tiga kelompok perempuan rentan di pedesaan, yaitu perempuan penyintas kekerasan, perempuan penyintas bencana, dan perempuan kepala keluarga yang mana  mereka semuanya dari keluarga pra sejahtera dan ini jumlahnya sangat banyak sekali. Jadi, kami ingin menciptakan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dengan mencetak wirausaha perempuan di desa,” ujar Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Lenny N. Rosalin, dalam acara Dialog Perempuan, Pemuda, dan UMKM di Metro TV, baru-baru ini.

Lenny menambahkan, pelatihan kewirausahaan berperspektif gender ini dilaksanakan oleh Kemen PPPA dengan memasukan materi kewirausahaan dan isu-isu gender ke dalamnya, seperti pembagian peran pengasuhan di dalam keluarga, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kesehatan reproduksi, leadership perempuan, literasi hukum, pengasuhan berbasis hak anak agar tidak terjadi perkawinan dan pekerja anak, dan lain sebagainya. “Pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan ini menjadi entry point untuk kita mengintervensi berbagai isu gender. Banyak sekali isu gender yang kita selipkan di dalam pelatihan pemberdayaan perempuan kewirausahaan ini, di samping edukasi literasi keuangan dan digital juga kami latih,” tutur Lenny seperti dikutip kemenpppa.go.id.

Menurut Lenny, pencapaian isu prioritas pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan berperspektif gender, terutama UMKM hanya dapat diwujudkan apabila perempuan dilibatkan secara penuh. “Tidak hanya pada tataran implementasi program saja, melainkan juga unutk menyebarluaskan ilmu maupun praktek baik yang sudah didapat dari berbagai program yang sudah mereka dapatkan sehingga terjadi multiplier impacts.” ungkapnya.

Lebih jauh Lenny mengatakan, sekitar 43 persen perempuan dan anak Indonesia tinggal di desa, sehingga peran seluruh masyarakat di desa berpengaruh dalam menentukan arah pembagunan UMKM. “Ciptakan inovasi, kembangkan potensi dan kreativitas yang dimiliki, serta manfaatkan teknologi digital untuk membuka perluasan usaha, menjalin kerja sama, dan menjadi UMKM yang naik kelas,” ujar Lenny.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, pada masa pandemi Covid-19, pemerintah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp744 triliun yang sebagian besar dialokasikan untuk UMKM. “Termasuk berbagai kegiatan untuk memberikan dukungan modal. UMKM mendapatkan bantuan modal dan juga bunga kredit yang diberikan subsidi. Komitmen pemerintah pada 2022, tetap memberikan porsi yang signifikan bagi UMKM. Bunga kredit program yang disubsidi pada 2022 mencapai Rp 29 triliun, meningkat dari Rp23 triliun di tahun ini atau Rp14 triliun pada tahun sebelumnya. Tentu ini karena platform kredit yang ditujukan kepada UMKM semakin meningkat. Tahun 2020, kami baru menyalurkan Rp190 triliun bagi kredit atau akses modal UMKM, tahun ini kita menyalurkan dengan target Rp281 triliun dan target tahun depan meningkat menjadi Rp316 triliun,” jelas Sri.

Di sisi lain, Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki mengatakan, pendampingan saat ini menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan, utamanya bagi kelompok usaha mikro, seperti literasi keuangan. Namun demikian, Teten mendorong kelompok usaha mikro untuk berhimpun di dalam koperasi. “Hal ini dilakukan agar mereka bisa lebih sustained dan masuk ke skala ekonomi. Terlebih koperasi merupakan badan usaha, sehingga bisa membuat koperasi tersebut menjadi agregator, off taker, mengakses pasar, dan menyediakan pembiayaan sendiri,” tutur Teten.

Selain pendampingan, Teten juga menilai penting dilakukannya digitalisasi bagi UMKM di Indonesia. Menurutnya, digitalisasi telah mengalami percepatan yang pesat selama pandemi Covid-29. “Sebelumnya hanya 8 juta UMKM yang sudah terhubung ke ekosistem digital, sekarang sudah sekitar 16,4 juta dalam waktu 1,5 tahun. Ke depan, belanja online akan menjadi sebuah keniscayaan, karena itu kami bekerja sama dengan para e-commerce untuk melakukan pendampingan dan kurasi produk supaya UMKM dapat on boarding. Target kami di tahun 2024 bisa mencapai 30 juta UMKM yang terhubung ke ekosistem digital,” ungkap Teten.

Ketua Umum Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia, Munifah Syanwani sepakat mengenai pentingnya pendampingan terkait digitalisasi bagi UMKM, khususnya yang dikelola oleh perempuan. “Misalnya mereka mau daftar usaha atau mengisi formulir online, banyak diantaranya yang merasa kesulitan, sehingga kami berpikir bahwa mereka butuh pendampingan, edukasi, dan sosialisasi. Di saat mereka sulit menjual barang secara offline, solusi paling baik adalah penjualan online,” ujar Munifah.