Jakarta, BIZNEWS.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa inklusi keuangan menjadi pendorong utama yang sangat penting untuk mencapai inklusivitas ekonomi. Pada akhirnya inklusivitas ini akan mewujudkan kesetaraan gender dan kesetaraan keuangan. Maka, Menkeu menegaskan bahwa ketimpangan akses keuangan ini menjadi salah satu hal terpenting untuk diatasi. 

“Basis data The World Bank Global Index menunjukkan bahwa akses perempuan terutama dalam hal kepemilikan adalah 7% di bawah laki-laki. Ini adalah statistik tahun 2017. Kepemilikan wanita hanya 65% dibandingkan dengan 72% untuk pria.  Gap ini memang kecil, namun sebenarnya ini menunjukkan adanya laju penurunan gap yang relatif sangat rendah jika dibandingkan tahun 2011 yang gapnya (waktu itu) sekitar 8%,” jelas Menkeu pada acara Side Event The 66 Session of The Commission on The Status of Woman, Rabu (16/03) secara virtual seperti dikutip Kemenkeu.go.id.

Menkeu mengatakan tema Recover Together Recover Stronger yang diusung pada Presidensi Indonesia G20 memiliki dimensi kesetaraan gender yang sangat penting.  Menkeu menegaskan bahwa tidak akan ada proses pemulihan bersama jika setengah dari populasi yang ada tidak dapat memperoleh akses keuangan yang utamanya terjadi pada perempuan.

Menkeu melanjutkan bahwa akses perempuan terhadap keuangan lebih rendah dibandingkan laki-laki.  Menurut Global Woman Financial Literacy Index, akses keuangan wanita di Indonesia 4 persen di bawah pria. Di sisi lain, sebenarnya perempuan di Indonesia memainkan peran yang sangat penting, bahkan mayoritas dalam usaha kecil menengah.  Jika melihat statistik, 60 juta usaha kecil menengah di Indonesia, setengahnya dimiliki oleh perempuan di tingkat mikro.  

Pada usaha kecil, 56 persen-nya dimiliki oleh perempuan dan pada skala usaha menengah, 34 persen-nya juga dimiliki oleh perempuan. Artinya, semakin kecil ukuran perusahaan atau kegiatan ekonominya, maka akan semakin besar kemungkinan bahwa usaha itu dimiliki atau dijalankan oleh perempuan.

“Di Indonesia, usaha kecil menengah sebenarnya menyediakan 67% dari penciptaan lapangan kerja.  Artinya, perempuan berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja atau menjadi wiraswasta, dan itu berarti 60% dari PDB akan bergantung pada perempuan,” sambung Menkeu.

Pemerintah memahami bahwa tantangan usaha kecil menengah untuk berkembang itu salah satunya adalah mengenai akses keuangan. Maka, pemerintah memperluas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana ini merupakan program kredit skala kecil yang diberikan oleh bank dengan bunga yang disubsidi. Dalam tiga tahun terakhir akibat pandemi, pemberian KUR berkembang secara sangat signifikan dari yang sebelumnya sekitar Rp200 triliun sekarang hampir mendekati Rp373 triliun. Perluasan pemberian KUR ini tentunya diharapkan dapat memberikan akses yang lebih luas kepada perempuan terutama untuk akses keuangan dari lembaga keuangan formal.

Namun jika dilihat dari total kredit perbankan saat ini sebenarnya baru 18% dari kredit mereka yang disalurkan untuk usaha kecil menengah. Karena itu, pemerintah mendorong perbankan untuk setidaknya menyalurkan kreditnya kepada usaha kecil menengah minimal di level 30%. Namun, hal ini masih menjadi tantangan bagi sebagian bank karena belum terbiasa memberikan kredit skala mikro terutama milik perempuan.  Maka dari itu, pemerintah melakukan strategi khusus pada BUMN dengan melakukan merger atau membuat holding company yang fokus pada kredit usaha kecil seperti yang dilakukan oleh BRI dengan PNM serta Pegadaian yang fokus memberikan penyaluran kredit kecil yang sebagian besar dimiliki oleh perempuan.

“Sejujurnya, jika melihat pemulihan ekonomi di Indonesia tahun lalu 2021 yang cepat, kinerja perbankan yang banyak menyalurkan ke usaha kecil menengah sebenarnya cukup luar biasa.  Dan itu menunjukkan bahwa jika perempuan diberi kesempatan seperti ini, biasanya kinerja mereka relatif baik dan mereka sangat tangguh,” terang Menkeu.