Jakarta, BIZNEWS.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan kontribusi Indonesia dalam menciptakan upaya kolaborasi hingga level global untuk menghadapi ancaman climate change atau perubahan iklim yang akan dilakukan oleh seluruh negara di dunia. Suara Indonesia menjadi penting karena mencerminkan kepentingan negara-negara berkembang.

“Indonesia sebagai negara pada level middle income merepresentasikan kepentingan yang berbeda dari negara-negara yang sudah relatif maju dan tentu climate change footprint-nya berbeda. Namun, ini tidak berarti bahwa kita tidak bisa ikut menentukan, membentuk, dan bahkan ikut di dalam menyumbangkan berbagai pembahasan di level global, regional, dan bahkan di dalam negeri kita sendiri, bagaimana kita maju ke depan dalam menghadapi climate change,” kata Menkeu secara daring dalam ESG Capital Market Summit 2021, Selasa (27/07) seperti dikutip Kemenkeu.go.id

Kontribusi Indonesia terlihat dari terpilihnya Menteri Keuangan Indonesia sebagai co-chair bersama dengan Menteri Keuangan Finlandia dalam The Coalition of Finance Ministers for Climate Action. Indonesia sebagai co-chair mendukung kolektif berbagai upaya negara, terutama pembahasan di dalam menggunakan kebijakan fiskal APBN dan manajemen keuangan publik untuk mendorong mobilisasi pendanaan di dalam rangka perubahan iklim.

“Jadi APBN kita akan aktif di dalam ikut mendorong dan bahkan memberikan dukungan sumber daya di dalam rangka untuk terus menjalankan agenda perubahan iklim ini,” ujar Menkeu.

Sebagai Presidensi dari G20 tahun 2022, Indonesia juga akan mengusung isu perubahan iklim, terutama aspek finance dan task force yang juga akan dibentuk. Di dalam forum G20 juga dibentuk kelompok kerja keuangan berkelanjutan atau Sustainable Finance Working Group (SFWG).

“Indonesia dalam hal ini juga masuk di dalam working grup ini dan bahkan Indonesia sebagai presidensi akan sangat menentukan tahun depan. Kita memastikan dan mengawal berkolaborasi dengan berbagai kelompok working group lainnya maupun institusional organization di dalam kita bisa mencapai at least Paris Agreement dan agenda SDGs (Sustainable Development Goals),” ujar Menkeu.

SFWG akan membahas lima area yakni penyelarasan arus keuangan, akses terhadap informasi yang handal dan tepat waktu, asesmen pengelolaan risiko iklim dan sustainability, mengoptimalkan pendanaan publik dan sistem insentif, dan cross-cutting issue atau elemen, seperti katalisasi teknologi, inovasi, dan digitalisasi, serta strategi transisi keuangan.

"Lima hal ini domain-nya finance, tapi sekarang kita mengintegrasikan aspek sustainability dan climate change threat di dalam semua pengambilan keputusan di bidang keuangan. Mainstreaming ini pasti terjadi, jadi saya ingin menyampaikan, jangan menunggu, lebih baik kita berinisiatif menyiapkan,” kata Menkeu.

SFWG ini diharapkan akan menyusun aksi konkrit melalui pengembangan enabling environment di dalam rangka untuk mobilisasi pembiayaan internasional, termasuk komitmen negara-negara maju dan dukungan dari lembaga-lembaga keuangan multilateral, seperti Multilateral Development Bank dan lembaga keuangan atau financial system, serta swasta.

“Jadi tidak ada yang dikecualikan. Sumber pendanaan di dalam rangka untuk menciptakan berbagai langkah yang tadi tujuannya adalah pembangunan rendah emisi karbon atau bahkan net zero. Ambisinya ditingkatkan,” ujar Menkeu.