Jakarta, BIZNEWS.ID - Gugus Tugas Daerah (GTD) GNRM sangat vital perannya dalam perluasan 5 gerakan perubahan mewujudkan Indonesia yang lebih Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri dan Bersatu. Sayangnya, masih ada 240 Kabupaten/Kota di Indonesia yang belum memiliki GTD. Selain mendorong percepatan pembentukan GTD melalui rakor regional, Pekan Kerja Nyata- Revolusi Mental (PKN-RM) akan dihidupkan kembali untuk membangkitkan semangat inovasi dan kolaborasi pemerintahan daerah dengan berbagai unsur pentahelix.

Penguatan Gugus Tugas Daerah (GTD) serta perwujudan Gerakan Indonesia Bersatu (GIBe) sebagai internalisasi Nilai Strategis Istrumental Revolusi Mental (NSIRM) menjadi agenda penting Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)  hingga tahun 2024. Sebanyak 274 (53.31%) GTD Kab/Kot telah terbentuk dan memiliki potensi besar sebagai motor penggerak perubahan di tingkat masyarakat. Beberapa GTD cukup aktif antara lain GTD Jawa Barat dan GTD Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, yang mendeklarasikan diri sebagai Bumi Revolusi Mental.

Selanjutnya terkait 240 Kab/Kota yang belum membentuk GTD, beberapa kendala penyebabnya antara lain seperti belum memahami cara mengelola GTD, belum optimalnya pemantauan dan pelaporan kegiatan, serta minimnya pendampingan khusus bagi daerah yang aktif. Di tingkat pemerintahan daerah (Pemda), pemahaman Pemda terkait GNRM juga belum sepenuhnya utuh. Hal itu terlihat dari minimnya komitmen Kepala Daerah terhadap permasalahan mental/karakter daerahnya. Selain itu, intensitas rotasi pejabat pengampu di daerah menyebabkan rentan terputusnya informasi dan kerjasama.

Padahal, GTD sangat vital perannya selain sebagai pusat perluasan dan peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila,  GTD diharapkan menghimpun modal sosial bersama dari lintas unsur untuk menciptakan dan menggerakkan inovasi di bidang pelayanan publik, kebersihan, ketertiban umum, dan kemandirian daerah.

Secara khusus mengacu pada nilai GIBe dalam Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) tahun 2018 dengan rata-rata nasional masih di bawah Gerakan Indonesia Melayani (GIM), Gerakan Indonesia Tertib (GIT)  dan Gerakan Indonesia Bersih (GIB) yakni 65,42 sehingga perlu perhatian khusus agar terjadi peningkatan untuk pengukuran ICRM selanjutnya. Upaya juga perlu dilakukan untuk peningkatan Indeks terkait GIBe seperti Indeks Demokrasi dan Indeks Kerukunan Umat Beragama.

Kemenko PMK melalui Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan  Prestasi Olahraga (Deputi RMPKPO),  Didik Suhardi menyebut di tahun 2022 ini, tantangan GIBe, adalah untuk mewujudkan branding Revolusi Mental yang kuat pada berbagai kegiatan aksi perubahan di daerah dan perlu pemetaan lanjutan untuk kolaborasi  aksi Gibe secara meluas dari seluruh unsur pentahelix baik antar pemerintah, maupun peningkatan peran akademisi, dunia usaha, serta masyarakat luas Perlu kita apresiasi dan jadikan kekuatan bahwa Indonesia tercatat sebagai negara paling dermawan di dunia menurut World Giving Index, 2021.

Untuk itu, menurut Didik, harus ada upaya untuk memperkuat peran GTD sebagai ujung tombak pelaksanaan GNRM hingga tingkat grassroot. GTD diharapkan dapat menginventarisasi mental negatif di daerah dan melaksanakan inovasi aksi perubahan di masyarakat. Pemantapan isu bahwa GNRM sebagai Prioritas Nasional (strategis) yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen dari Kepala Daerah perlu dilakukan.

“Kami mengalokasikan anggaran untuk  dapat dimanfaatkan dalam hal koordinasi GIBe khususnya terkait laporan presiden. Juga untuk GTD, perlu ada apresiasi GTD melalui Pekan Kerja Nyata (PKN), maupun pendampingan berkelanjutan khususnya bagi daerah yang aktif melakukan perubahan, serta sistem pemantauan terintegrasi melalui SiMonev, ‘tutur Didik disela rapat Koordinasi Kemenko PMK dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Pelaksanaan GIBe seperti dikutip kemenkopmk.go.id.

Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, menyambut baik rencana penguatan dan pembentukan GTD itu. Ditegaskan, Kemendagri akan menindaklanjuti dengan segera menyiapkan surat terkait pembentukan GTD, agar menjadi perhatian daerah yang belum membentuk GTD khususnya provinsi yang memiliki persentase rendah pembentukan kab/kota. 

“Kami sangat sepakat dengan adanya apresiasi kepada daerah telah membentuk GTD dan melaksanakan GNRM dengan baik.  Namun daerah yang tidak memiliki progres juga perlu kita perhatikan. Kendala di tingkat daerah bermacam-macam, mulai dari SDM hingga komitmen daerah itu  sendiri, “tuturnya.

Dijelaskan dalam hal ini Kemendagri akan berupaya melakukan komunikasi dengan daerah dan mencari akar masalah di daerah terkait dengan pembentukan GTD dan perluasan GNRM. “Kami bisa membuatkan semacam podcast showcase bersama masyarakat pelaku Indonesia  Bersatu dan pemimpin daerah, untuk memberikan pandangannya dan memaparkan inovasi  gerakan perubahan sesuai kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Dan ini akan sangat menarik sekali untuk saling memotivasi GTD, “tutur Bahtiar.

Ditegaskan oleh Bahtiar, selama ini pendekatan GNRM masih menyasar pada eksekutif, perlu melibatkan  legislatif (parpol) atau ormas. “Potensi yang besar bahwa kita perlu mengemas GIBe dengan Rangkaian Pesta Demokrasi Pemilu dan Pilkada serentak pertama di tahun 2024 demi mewujudkan Pemilu Damai. Perlu pula mengaitkan GNRM dengan program prioritas lainnya, “jelasnya.

Selaras dengan itu, Kemenko PMK meyakini penguatan GTD perlu dimulai dari sekarang. Untuk itu, Asisten Deputi Revolusi Mental, Katiman Kartowinomo, mengundang Kemendagri untuk turut mendukung dan berpartisipasi dalam Launching Aksi Nyata GNRM Gerakan Penanaman 10 juta Pohon yang diharapkan dapat dihadiri menteri-menteri Koordinator Pelaksana Gerakan (KPG) “Untuk itu, mohon dukungan dari  Kemendagri terkait sinkronisasi dengan daerah lokasi sasaran Aksi Nyata dengan melibatkan GTD di wilayah tersebut “tuturnya. 

Ditambahkan pula oleh Katiman bahwa Kemenko PMK telah berkoordinasi dengan BPS dan mendorong ICRM dapat diukur secara tahunan. “Untuk mendorong percepatan pembentukan GTD, selain akan dilakukan rapat regional, tahun ini juga akan dihidupkan kembali Pekan Kerja Nyata-Revolusi Mental (PKN-RM) yang menjadi salah satu bentuk apresiasi untuk  Pemda, “jelasnya seraya menyinggung perlunya koordinasi  teknis dalam pelaksanaan GIBe dan GTD Revolusi Mental  2022.

Berdasarkan Peta jalan GNRM, tahun ini diseminasi akan mengambil tema bangkit dari pandemi dengan penguatan nilai etos kerja. Dilanjutkan dengan tahun 2023 bertema pemilu damai dengan nuansa erat gotong royong dan integritas. Lewat pertemuan koordinasi dan komitmen kolaborasi untuk mengawal GNRM ini, diharapkan GTD daerah dapat bangkit untuk melakukan lebih banyak aksi-aksi nyata di 5 area perubahan secara masif dan lebih memasyarakat.