BizNews.id - Purwakarta - Forum Perlindungan Migran Indonesia (FPMI) Jawa Barat menggelar rapat kerja wilayah (Rakerwil) di Situ Buled, Purwakarta, Jumat (30/12). Rakerwil ke-2 tahun 2022 yang diikuti 10 DPD FPMI Jabar ini menghasilkan sejumlah keputusan, termasuk program kerja yang berfokus pada penanganan kasus.

"Untuk program kerja FPMI Jabar ada tiga poin, yakni Program Kerja Jangka Pendek, Menengah, dan Program Kerja Jangka Panjang. Di antara program ini titik berat pada penanganan kasus. FPMI Jabar juga meminta pemerintah agar lebih maksimal dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran," jelas Dhani Rahmad, Ketua FPMI Jabar usai acara.

Rakerwil dengan tema Peningkatan Kinerja Menuju Perlindungan Maksimal ini, juga berharap pemberangkatan pekerja migran ke negara-negara Timur Tengah, segera dibuka kembali oleh pemerintah, dengan mencabut Moratorium.

"Dengan begitu para pekerja Migran di negara Timur Tengah bisa nyaman karena memiliki dasar hukum yang jelas dalam perjanjian kerja," kata Dhani.

Dhani melihat Moratorium sampai saat ini sangat karut marut, kurang memberikan perlindungan terhadap pekerja migran di Timur Tengah. Intinya tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat.

"Mereka (pekerja migran) banyak mengalami permasalahan saat bekerja. Hal tersebut sulit untuk diurus karena tidak mempunyai perjanjian kerja," jelas Dhani.(Dens)