Jeddah, BIZNEWS.ID - Rapat evaluasi menyeluruh penyelenggaraan haji tahun ini diadakan di Kantor Urusan Haji (KUH), Jeddah, akhir pekan lalu. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief memimpin rapat tersebut bersama jajaran pimpinan Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, termasuk Daerah Kerja Makkah, Bandara, dan Madinah serta tim pengendali.

Setelah rapat evaluasi, Dirjen PHU beserta tim menjawab beberapa hal yang ditanyakan Tim Media Center Haji (MCH), salah satunya terkait kriteria jemaah yang dapat berangkat haji.

Akan hal tersebut, Dirjen PHU akan mendorong inklusifitas penyelenggaraan haji. "Ada 5,2 juta orang menunggu, jadi kita proporsional. Ada peraturan-peraturan ditentukan pemerintah Saudi kita patuhi, seperti pembatasan usia. Kalau pun situasi normal kita tidak wise juga kalau menentukan kriteria. Orang sudah berhak, belasan tahun menunggu tentu kita fasilitasi. Nanti akan koordinasi khusus," ungkap Hilman.

Hilman berharap tahun depan situasi normal dan pemerintah Saudi memberi kelonggaran, ada relaksasi. "Kita tunggu perkembangannya. Jangan sampai penyelenggaraan haji jadi sesuatu yang terlalu eksklusif, kecuali ada faktor yang terkait prokes yang sudah ditentukan. Termasuk (kebijakan) Saudi kita tidak bisa batasi, tapi kita akan buat aturan nanti," pungkas Hilman.

Mengenai pemulangan jemaah, menurut Hilman, sampai akhir bulan ini proses pemulangan terus berlanjut.

"Sekarang sudah masuk 50%. Karena itu, 50% lagi terus berjalan sampai pertengahan Agustus dan kita ingin kawal jangan sampai ada keterlambatan," terang Hilman.

Hari ini, kepulangan jemaah haji gelombang pertama ke tanah air sudah selesai. Bersamaan itu, kepulangan jemaah haji gelombang kedua dari Madinah dimulai.

"Jadi kepulangan jemaah ada dua, dari bandara Jeddah dan Madinah.

Tidak ada masalah besar kecuali ada keterlambatan yang berdampak ke jadwal, masa tinggal di hotel, katering, karena itu kami amati soal jadwal," kata Hilman.

Hilman menambahkan, soal keterlambatan akan dikomunikasikan konsekuensi-konsekuensinya.

"Karena itu dalam kontrak tertuang klausul bahwa maskapai harus tanggung jawab. Alhamdulillah untuk Jeddah kemarin yang telat juga disediakan hotel oleh Garuda, makan juga sama. Tapi bukan hanya ganti itu, tapi lebih smooth agar tidak banyak kendala bukan cuma di sini, di Indonesia juga sama kalau telat sehari jadi 2 hari. Orang datang dari berbagai provinsi," terang Hilman seperti dikutip kemenag.go.id.

Hilman menegaskan ingin lebih memastikan jadwal itu terkunci dengan baik. "Intinya dari Kementerian Agama ingin jemaah kembali ke tanah air dengan selamat, sehat, dan kembali ke keluarga," ungkap Hilman.