Jakarta, BIZNEWS.ID - Pemerintah menggelar APEC Workshop 2022 untuk menyusun strategi pemulihan UMKM pascapandemi.  "Dalam kondisi pascapandemi, sangat penting program dukungan digitalisasi, akses keuangan dan partisipasi wanita dalam kebangkitan UMKM," ucap Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, KemenKopUKM, Luhur Pradjarto dalam keterangan resminya di Jakarta Selatan, Minggu (23/10/2022).

Kegiatan hasil kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM itu, menghadirkan pembicara dari berbagai negara baik yang mewakili pemerintah, swasta, asosiasi maupun organisasi terkait. 

Selain itu, workshop dihadiri oleh perwakilan kementerian atau lembaga yang membidangi UMKM di wilayah Asia Pasifik yang hadir secara virtual dan beberapa negara di wilayah ASEAN yang hadir secara langsung. 

Lebih lanjut, kegiatan workshop ini dibagi dalam 7 sesi pembahasan. Tiap sesinya memiliki fokus pembahasan masing-masing. Workshop diawali dengan pembahasan hasil studi oleh Svara Institute yang berjudul “Policy Respond to Stimulate MSMEs’ Demand in The Wake of Covid-19 Pandemic in APEC Economies” yang membahas tiga isu utama terkait kebutuhan kebijakan UMKM pascapandemi, yakni inovasi, akses pasar, serta pemasaran dan penjualan. 

Pada kesempatan yang berbeda, Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing, Eddy Satria menyampaikan kondisi dan dampak pandemi terhadap UMKM di Indonesia. Ia juga menyampaikan UMKM di Indonesia selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi mencapai 61 persen terhadap PDB. 

Eddy menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh KemenKopUKM yakni melalui adaptasi tranformasi UMKM dari informal ke formal, pemanfataan digitalisasi, mendorong UKM masuk dalam rantai pasok global hingga modernisasi koperasi. 

“Pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai dukungan bagi UMKM di era pandemi melalui program Bantuan Produktif Usaha Mikro, alokasi khusus bagi UKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, digitalisasi UKM, alokasi 30 persen ruang publik bagi UKM hingga dukungan promosi dan akses pasar melalui SMESCO Indonesia” ucap Eddy.

Berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan selama workshop para pembicara dan panelis mencatat setidaknya terdapat tiga rekomendasi utama yang patut dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan bagi UKM.

Tiga rekomendasi tersebut ialah pentingnya peran pemerintah dalam mendukung digitalisasi UKM, keamanan data dan siber, serta pentingnya perencanaan rencana jangka menengah dan jangka panjang yang komprehensif guna mendukung pengembangan UKM setelah pandemi.