Jakarta, BIZNEWS.ID - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2022 di Gedung Tower BPK RI Jakarta pada Rabu (11/01/2022). 

Pada acara tersebut turut hadir pula Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BNPB Suharyanto dan Para Pejabat Pimpinan Tinggi di Kementerian/Lembaga lainnya. 

Dalam melakukan pemeriksaan, entry meeting adalah salah satu tahap penting dalam pemeriksaan yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kelancaran pemeriksaan. Entry meeting merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pemeriksa kepada entitas terperiksa.

Menko Muhadjir mengatakan bahwa Entry meeting merupakan bentuk komunikasi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan K/L lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan persamaan persepsi dalam melakukan pemeriksaan. 

"Entry meeting ini untuk mencari kesamaan dan jangan sampai ada dua pandangan yang berbeda sehingga menghasilkan cara pandang yang positif dan optimisme," Jelas Muhadjir. 

Ia menyebut, akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting dalam melakukan pengelolaan keuangan negara sehingga memudahkan dalam proses pemeriksaan dapat berjalan dengan efektif. 

"Kami akan akuntabel dan transparan, seluruh dokumen dan data-data dukung serta hal-hal terkait yang diperlukan akan dipersiapkan dengan baik agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan efektif, sehingga tim BPK RI dapat memberikan opini secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku," Tuturnya seperti ditulis kemenkopmk.go.id.

Akuntabilitas merujuk pada kejelasan atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder. Hal ini dapat berupa memberikan, menyajikan, maupun melaporkan kegiatan melalui laporan keuangan kepada prinsipal.

Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas juga menjadikan berbagai negara mereformasi pemerintahannya. Terutama dalam reformasi dan transformasi sektor publik agar menjadi lebih efisien dan efektif dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Muhadjir meyakini seluruh stakeholder dapat menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, berkualitas dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

"Saya yakin, seluruh Kementerian/Lembaga, khususnya yang berada pada entitas Auditorat Utama Keuangan Negara III telah berupaya semaksimal mungkin menyusun laporan keuangan yang andal, relevan, dan mudah dipahami.

Pada acara tersebut, Menko Muhadjir bersama dengan jajaran pimpinan tinggi di  Kementerian/Lembaga lainnya menerima langsung surat tugas pemeriksaan yang diberikan oleh Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi.  

Sejalan dengan hal tersebut, Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI Ahmad Adib Susilo berharap proses pemeriksaan laporan keuangan dapat berjalan dengan baik serta didukung oleh seluruh pimpinan dan pegawai K/L terkait.

"Saya berharap proses pemeriksaan laporan keuangan dapat berjalan dengan baik serta komitmen dari para pejabat pimpinan tinggi untuk menindaklanjuti rekomendasi dan masukan yang diberikan oleh kami," Harapnya.