BIZNEWS.ID - Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling politis dalam sejarah Piala Dunia Modern karena terjadi pembatasan terhadap Tim Nasional Iran. Berdasarkan kebijakan Amerika Serikat, Timnas Iran harus masuk dan keluar Amerika Serikat pada hari yang sama. Larangan ini bukan sekedar permasalahan akomodasi, tetapi menjadi simbol konflik antarnegara yang mempengaruhi netralitas olahraga.

Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Setidaknya selama fase grup, pertandingan yang dijalankan Iran akan dilaksanakan di Amerika Serikat. Namun, Timnas Iran diberikan pengecualian untuk tempat tinggal. Hal ini dikarenakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran.

Berdasarkan keterangan Duta Iran untuk Meksiko, Abolfazl Pasandideh, Timnas Iran tidak mendapatkan izin untuk bermarkas di Tuscon, Arizona, Amerika Serikat. Timnas Iran terpaksa memindahkan markasnya ke kota Tijuana, Meksiko, yang berjarak kurang lebih 563 kilometer dari Arizona, Amerika Serikat. 

Sejak Juni 2025, Amerika Serikat memperketat akses kedatangan 12 negara Timur Tengah untuk datang ke negaranya, dan Iran termasuk dari 12 negara tersebut. Kebijakan itu beralasan untuk keamanan imigrasi di Washington D.C. Salah satu akibatnya, visa Timnas Iran baru terbit pada 8 Juni 2026, lebih lama dibanding visa timnas lain peserta Piala Dunia 2026. 

Polemik visa ini sebelumnya juga menimpa ketua federasi sepak bola Iran, Mehdi Taj dan pelatih Timnas Iran, Amir Ghalenoei pada Oktober 2025.  Akibat penolakan  visa, mereka tidak bisa menghadiri undian Piala Dunia 2026 di Washington D.C. Selain itu, Amerika Serikat  juga memasang satu syarat tegas: tidak boleh ada anggota Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dalam rombongan tim jika Iran ingin ikut serta dalam Piala Dunia 2026.

Kapten Timnas Iran, Ehsan Hajsafi mengkritik FIFA atas pembatasan yang dialami timnya. Baginya, FIFA seharusnya bisa mengatasi masalah perbedaan perlakuan karena seluruh peserta Piala Dunia berhak mendapatkan hak yang sama tanpa hambatan politik yang berlebihan.

FIFA sendiri menyatakan bahwa ajang Piala Dunia adalah panggung yang netral untuk menyatukan umat seluruh dunia. Namun, untuk kasus Timnas Iran ini FIFA tidak memiliki kuasa sepenuhnya untuk menyamaratakan hak seluruh peserta Piala Dunia.

Klaim FIFA tersebut menimbulkan pertanyaan: Apakah olahraga masih bisa disebut sebagai arena yang netral jika hak peserta Piala Dunia masih bergantung pada situasi politik antara negara asalnya dengan negara tuan rumah?

Menurut Vincent Mabillard dan Daniel Jádi  dalam teori diplomasi olahraga, turnamen internasional merupakan kesempatan bagi negara untuk membangun citra positif,  memperluas interaksi masyarakat, dan memperkuat hubungan antarbangsa melalui jalur nonpolitik. Piala Dunia seharusnya menjadi etalase diplomasi publik Iran di hadapan dunia. 

Padahal, kekuatan olahraga bukan lah untuk mengakhiri konflik internasional. Justru, melalui pertemuan di stadion, berbagai lapisan masyarakat bisa bertemu dan berdialog, terlepas dari perbedaan ras, agama, hingga ideologi politik. Proses interaksi itulah yang disebut sebagai diplomasi publik secara alami. 

Kasus Iran menjadi contoh yang paling nyata atas perenggutan hak dalam netralitas olahraga. Bagi Amerika Serikat, kebijakan ini mungkin merupakan bagian dari upaya keamanan imigrasi Washington D.C.. Namun, dalam praktiknya, dampak yang ditimbulkan jelas melampaui urusan administratif semata.

Kebijakan ini juga berdampak pada kehilangan hak untuk tinggal di dekat stadion pertandingan. Timnas Iran harus bolak balik Amerika Serikat-Meksiko yang perjalanannya kurang lebih 8 jam melalui jalur darat. Hal ini mengakibatkan persiapan yang kurang optimal karena waktu mereka tersita di perjalanan.

Kini, kemeriahan ajang sepak bola paling besar sedunia dihantui oleh sengketa politik. Piala dunia  tidak hanya menjadi arena sepak bola, tetapi juga arena mempertontonkan keretakan hubungan internasional. Hal ini akan selalu bertentangan karena bentrokan dua logika berbeda. Jika olahraga seharusnya menjadi arena yang netral, maka politik akan selalu berdasar pada strategi nasional. Dengan demikian, netralitas olahraga akan selalu pada posisi yang rentan ketika bertabrakan dengan realitas politik. (***)